[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c5542db1-165c-478f-ac5f-54417714d157","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2022","number","2","year","2022","published_date","2022-08-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara","place_of_enactment","Lasusua","theme","Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi
2022
Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2022 Nomor 22
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa retribusi merupakan sumber pendapatan asli daerah untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan penyelenggaraan Bangunan Gedung sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Lingkungan Hidup berdasarkan prinsip demokrasi dan akuntabilitas dengan memerhatikan potensi daerah;\r\nb. bahwa dalam rangka meningkatkan iklim investasi dan pelayanan publik dalam pemberian Persetujuan Bangunan Gedung, perlu dilakukan penyederhanaan dan efisiensi;\r\nc. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan Perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat dalam pelayanan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung, sehingga perlu diganti;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung. \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia\r\nTahun 1945; \r\n2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n4247);sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11\r\nTahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 6573;) \r\n3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan\r\nKabupaten Wakatobi, Kabupaten Bombana dan Kabupaten Kolaka\r\nUtara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2003 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 4339); \r\n4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor\r\n244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)\r\nsebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang\r\n\r\nNomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573). \r\n5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021\r\ntentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun\r\n2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 6628);. \n BAB I KETENTUAN UMUM\r\nBAB II FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG\r\nBAB III PENYELENGGARAAN PBG\r\nBAB IV NAMA, OBYEK DAN SUBYEK\r\nBAB V GOLONGAN RETRIBUSI\r\nBAB VI CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA\r\nBAB VII PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN BESARNYA TARIF\r\nBAB VIII PEMUNGUTAN RETRIBUSI\r\nBAB IX KEDALUWARSA PENAGIHAN\r\nBAB X PEMERIKSAAN\r\nBAB XI INSENTIF PEMUNGUT\r\nBAB XII SANKSI ADMINISTRATIF\r\nBAB XIII PENYIDIKAN\r\nBAB XIV KETENTUAN PIDANA\r\nBAB XV KETENTUAN PERALIHAN\r\nBAB XVI KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2022. \n Peraturan Daerah Kabupaten\r\nKolaka Utara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan\r\ndalam Wilayah Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka\r\nUtara Tahun 2013 Nomor 1) \n 51 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam Wilayah Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2013 Nomor 1).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kabupaten Kolaka Utara. Latar belakangnya adalah retribusi sebagai sumber pendapatan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan bangunan gedung, serta perlunya penyederhanaan dan efisiensi dalam pemberian PBG untuk meningkatkan iklim investasi dan pelayanan publik. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib secara administratif dan teknis, fungsional, andal, menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan pengguna, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Fungsi dan klasifikasi bangunan gedung berdasarkan tingkat kompleksitas, permanensi, risiko kebakaran, lokasi, ketinggian, kepemilikan, dan klas bangunan.
Prosedur pengajuan PBG secara manual atau online melalui sistem elektronik.
Proses konsultasi perencanaan yang meliputi pendaftaran, pemeriksaan pemenuhan standar teknis oleh Tim Profesi Ahli (TPA) atau Tim Penilai Teknis (TPT), dan penerbitan Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis.
Penetapan nilai retribusi daerah berdasarkan perhitungan teknis, indeks terintegrasi, dan harga satuan retribusi.
Pelaksanaan pekerjaan PBG yang harus sesuai dengan PBG yang diterbitkan, serta kewajiban menutup lokasi pembangunan dengan pagar pengaman.
Pembongkaran bangunan gedung yang harus dilaksanakan secara tertib dan mempertimbangkan keamanan, keselamatan masyarakat, dan lingkungan.
Objek retribusi adalah penerbitan PBG dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), dengan pengecualian untuk bangunan milik pemerintah dan bangunan keagamaan.
Tata cara pemungutan retribusi, termasuk pembayaran, penagihan, keberatan, dan pengembalian kelebihan pembayaran.
Struktur dan besaran tarif retribusi PBG yang dihitung berdasarkan formula yang mempertimbangkan luas total lantai, indeks lokalitas, standar harga satuan tertinggi, indeks terintegrasi, dan indeks bangunan gedung terbangun.

Peraturan ini juga mengatur tentang kedaluwarsa penagihan, pemeriksaan, insentif pemungut, sanksi administratif, penyidikan, dan ketentuan pidana.

","transitional_provisions","1. Bangunan Gedung yang didirikan, diubah dan/atau diperbaiki berdasarkan ketentuan izin mendirikan bangunan yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dianggap telah mendapatkan PBG.\n2. Pemilik Bangunan Gedung yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini telah mendirikan/mengubah/memperbaiki Bangunan Gedung tanpa izin, harus mengajukan permohonan PBG berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n3. Bangunan Gedung yang pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini sedang dalam proses pendirian harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Dalam hal wajib retribusi PBG tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.\n2. Setiap Pemilik, Pengelola, Pengguna, Penilik, Penyedia Jasa Konstruksi, Pengkaji Teknis, Profesi Ahli, TPA, dan/atau TPT yang melanggar ketentuan penyelenggaraan Bangunan Gedung dapat dikenai sanksi administratif.","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam Wilayah Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2013 Nomor 1)","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF NORTH KOLAKA
SOUTHEAST SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF NORTH KOLAKA REGENCY
NUMBER 2 OF 2022
CONCERNING
BUILDING APPROVAL RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF NORTH KOLAKA,

\n\n \n \n

Considering:

that retribution is a source of original regional income to finance the implementation of Government and the implementation of Building Construction in accordance with the Spatial Plan and Environment based on the principles of democracy and accountability by taking into account the potential of the region;
that in order to improve the investment climate and public services in granting Building Approvals, simplification and efficiency need to be carried out;
that Regional Regulation of North Kolaka Regency Number 7 of 2012 concerning Certain Licensing Retribution needs to be adjusted to the development of laws and regulations and the needs of the community

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c5542db1-165c-478f-ac5f-54417714d157","actionData","errors"]