[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c552a943-7be2-453c-91d1-662a64e84e4e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Luwu Timur Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Timur No. 14 Tahun 2014","number","14","year","2014","published_date","2014-12-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Luwu Timur","place_of_enactment","Malili","theme","Penanggulangan Bencana Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penanggulangan bencana
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2014/NO.14, TLD NO.90
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penanggulangan Bencana Daerah
ABSTRAK:	\n \n wilayah Kabupaten Luwu Timur memiliki\r\nkondisi geografis, demografi, topografi dan kemiringan\r\nlereng yang rawan terjadinya bencana, baik yang\r\ndisebabkan oleh faktor alam, nonalam maupun karena\r\nkelalaian manusia yang menimbulkan kerusakan\r\nlingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis\r\ndan korban jiwa yang dalam kondisi tertentu dapat\r\nmengganggu pertumbuhan pembangunan daerah, dalam rangka mengendalikan dan mengurangi\r\nresiko bencana serta memulihkan kondisi pasca\r\nbencana yang sesuai dengan tatanan nilai-nilai dalam\r\nmasyarakat diperlukan upaya penyelenggaraan\r\npenanggulangan bencana daerah secara sistimatis,\r\nterencana, terkoordinasi dan terpadu dengan\r\nmengoptimalkan seluruh potensi yang tersedia di\r\nKabupaten Luwu Timur, salah satu kewenangan Pemerintah Daerah\r\ndalam penanggulangan bencana, perlu menetapkan\r\nkebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya\r\nselaras dengan kebijakan pembangunan daerah. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang\r\nPembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten\r\nMamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang\r\nPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan\r\nPemerintahan Daerah (, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang\r\nPenanggulangan Bencana, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang\r\nPenataan Ruang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang\r\nKesejahteraan Sosial , Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang\r\nPelayanan Publik , Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang\r\nPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup , Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang\r\nKesehatan , Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-undangan , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang\r\nPengelolaan Keuangan Daerah , Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang\r\nPembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,\r\nPemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan\r\nDaerah Kabupaten/Kota , Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang\r\nPenyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang\r\nPendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana , Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang\r\nPeran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing\r\nNon Pemerintahan dalam Penanggulangan Bencana \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang\r\nPengelolaan Sumber Daya Air , Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang\r\nStandar Akuntansi Pemerintahan , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011\r\ntentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial\r\nyang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan\r\nBelanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun\r\n2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013\r\ntentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan\r\nBerbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan\r\nBencana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman\r\nPenggunaan Dana Siap Pakai, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan\r\nBencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Protap Tim\r\nReaksi Cepat, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8\r\nTahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana , Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12\r\nTahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan\r\nPenanggulangan Bencana Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5\r\nTahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan\r\nKeuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur . \n PENANGGULANGAN\r\nBENCANA DAERAH. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 46 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penanggulangan bencana di Kabupaten Luwu Timur. Latar belakangnya adalah kondisi geografis dan demografis wilayah yang rawan bencana, yang dapat mengganggu pembangunan daerah. Tujuannya adalah mengendalikan risiko bencana dan memulihkan kondisi pasca bencana secara sistematis dan terpadu.

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana, yang meliputi pengurangan risiko bencana melalui program pembangunan, perlindungan masyarakat, penjaminan hak masyarakat dan pengungsi, pengalokasian dana yang memadai, pemulihan kondisi, dan pemeliharaan arsip. Wewenang Pemerintah Daerah mencakup penetapan kebijakan, perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur penanggulangan bencana, penetapan status dan tingkatan bencana, pelaksanaan kerjasama, pengaturan penggunaan teknologi, perumusan kebijakan pencegahan penguasaan sumber daya alam, dan pengendalian pengumpulan sumbangan.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahap prabencana (perencanaan, pengurangan risiko, pencegahan, pemaduan dalam perencanaan pembangunan, analisis risiko, penegakan rencana tata ruang, pendidikan dan pelatihan, standar teknis), saat tanggap darurat (pengkajian cepat, penentuan status darurat, pencarian dan penyelamatan, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, pemulihan dini prasarana), dan pascabencana (rehabilitasi dan rekonstruksi).

Peraturan ini juga mengatur pendanaan yang bersumber dari APBN, APBD, masyarakat, dan sumber lain yang sah. Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan sosial, pendidikan, informasi, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana dan barang bantuan.

","transitional_provisions","Semua program dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF EAST LUWU
THE PROVINCE OF SOUTH SULAWESI

REGIONAL REGULATION OF LUWU TIMUR REGENCY
NUMBER 14 YEAR 2014
TENTANG
DISASTER MANAGEMENT OF THE REGION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF EAST LUWU,

\n\n \n \n

Menimbang :

that the territory of East Luwu Regency has geographical, demographic, topographic conditions and slope gradients that are prone to disasters, both caused by natural factors, non-natural factors and due to human negligence that causes environmental damage, loss of property, psychological impacts and casualties which under certain conditions can disrupt the growth of regional development;
that in order to control and reduce disaster risk and restore post-disaster conditions in accordance with the order of values in society, it is necessary to make efforts to organize regional disaster management in a systematic, planned, coordinated and integrated manner by

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c552a943-7be2-453c-91d1-662a64e84e4e","actionData","errors"]