Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Poso Nomor 5 Tahun 2009

(-)

Peraturan Daerah ini membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Poso. BPBD adalah unsur pendukung yang dipimpin oleh Kepala Badan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas BPBD meliputi penetapan pedoman penanggulangan bencana, standarisasi penyelenggaraan penanggulangan bencana, penyusunan peta rawan bencana, penyusunan prosedur tetap penanganan bencana, pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana, pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

Fungsi BPBD adalah perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, serta pengkoordinasian pelaksanaan tugas. Susunan organisasi BPBD terdiri atas Kepala Badan, Unsur Pengarah, Unsur Pelaksana, Sekretariat (dengan Sub Bagian Perencanaan Program, Keuangan dan Asset, serta Kepegawaian dan Umum), Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan (dengan Sub Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan), Bidang Kedaruratan dan Logistik (dengan Sub Bidang Kedaruratan dan Logistik), Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi (dengan Sub Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi), dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala Badan adalah jabatan struktural Esselon II/b, Sekretaris dan Kepala Bidang adalah Esselon III/b, sedangkan Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang adalah Esselon IV/a. Kelompok Jabatan Fungsional bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi organisasi BPBD, dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. Pejabat struktural dan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah sesuai peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas pokok dan fungsi BPBD diatur dengan Peraturan Bupati.

(-)

(-)