Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 6 Tahun 2018

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Restoran di Kabupaten Pulau Taliabu. Latar belakangnya adalah ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Pajak Restoran merupakan salah satu jenis pajak kabupaten/kota dan harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Ketentuan Substansial:

1. Objek Pajak: Pelayanan yang disediakan oleh restoran, termasuk rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan jasa boga/catering. Tidak termasuk pelayanan yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 1.000.000,00 per bulan.
2. Subjek Pajak: Orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.
3. Wajib Pajak: Orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.
4. Dasar Pengenaan Pajak: Jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima oleh restoran.
5. Tarif Pajak: 10% (sepuluh persen).
6. Wilayah Pemungutan: Di wilayah daerah tempat restoran berlokasi.
7. Masa Pajak: 1 (satu) bulan kalender, kecuali ditetapkan lain oleh Bupati.
8. Kewajiban Wajib Pajak: Mengisi dan menyampaikan SPTPD paling lambat 15 hari setelah berakhirnya Masa Pajak. Wajib Pajak wajib menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak terutangnya sendiri dengan menggunakan SPTPD.
9. Sanksi Administratif: Bunga 2% per bulan jika pajak kurang atau terlambat dibayar. Kenaikan 100% jika ditemukan data baru yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang. Kenaikan 25% dari pokok pajak jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi.
10. Tata Cara Pembayaran: Pembayaran dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 hari kerja setelah saat terutangnya pajak.

1. Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana kurungan paling lama 1 tahun dan/atau denda paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang.
2. Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang.
3. Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar kewajiban merahasiakan informasi dapat dipidana kurungan atau denda.