[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c52677cb-dcfb-47ab-a6c2-fdc378d2bf9c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2004","number","1","year","2004","published_date","2004-02-10","effective_date","2004-02-11","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur","place_of_enactment","Muara Sabak","theme","Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KEDUDUKAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH - KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
2004
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2004/NO.03
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
ABSTRAK:	\n \n Bahwa berdasarkan Pasal 78 Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Penyelenggaraan Tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibiayai dari atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan aspek keadilan dikaitkan dengan tugas kewenangan dan tanggung jawab melaksanakan Legislasi, Pengawasan dan Anggaran, dipandang perlu menetapkan Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. \n Pasal 5 ayat (2) UUD 1945; UU No. 4 Tahun 1999; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No 14 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; PP No. 9 Tahun 1980; PP No. 105 Tahun 2000; PP No. 110 Tahun 2000; Perda Provinsi Jambi No. 4 Tahun 2003 \n Perda ini mengatur mengenai Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, meliputi; Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pengelolaan Keuangan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 2004. \n 8 hlmn; 5 pnjlsn \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan / Administrasi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dan bekas Kepala Daerah / bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda / Dudanya (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3160) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 12).\n2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang kedudukan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan aspek keadilan terkait tugas, kewenangan, dan tanggung jawab DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, yang terdiri dari uang representasi, tunjangan keluarga, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan DPRD, dan tunjangan khusus.
Besaran uang representasi Ketua DPRD sama dengan gaji pokok Bupati, sedangkan Wakil Ketua dan Anggota DPRD menerima persentase tertentu dari uang representasi Ketua DPRD.
Pemberian tunjangan keluarga dan tunjangan beras kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Pejabat Negara.
Pemberian uang paket kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan besaran paling tinggi 10% dari uang representasi.
Pemberian tunjangan jabatan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan persentase tertentu dari uang representasi.
Pemberian tunjangan komisi kepada Anggota DPRD yang menjabat sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi.
Pemberian tunjangan khusus kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
Pemberian tunjangan panitia kepada Anggota DPRD yang menjabat sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Panitia.
Pemberian tunjangan kesehatan dan pengobatan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD serta keluarganya dalam bentuk pembayaran premi jaminan asuransi kesehatan.
Pemberian tunjangan daerah dan tunjangan purna bhakti kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
Pemberian uang duka wafat atau uang duka tewas kepada ahli waris Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia.
Penyediaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas bagi Pimpinan DPRD.
Penyediaan pakaian dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
Pengaturan mengenai belanja sekretariat DPRD, termasuk belanja pegawai, belanja barang, belanja perjalanan dinas, biaya pemeliharaan, dan biaya penunjang kegiatan.
Pengaturan mengenai biaya kegiatan Asosiasi DPRD.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF TANJUNG JABUNG TIMUR REGENCY
REGIONAL REGULATION OF TANJUNG JABUNG TIMUR REGENCY
NUMBER: 01 YEAR 2004
CONCERNING
FINANCIAL POSITION OF THE REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVES
Tanjung Jabung Timur REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TANJUNG JABUNG TIMUR

\n\n \n \n

Considering:

that based on Article 78 of Law Number 22 of 1999 concerning Regional Government, the Implementation of the Duties of the Regional House of Representatives is financed from the burden of the Regional Revenue and Expenditure Budget.
that in order to implement the provisions of Article 14 of Government Regulation Number 105 of 2000 concerning Regional Finance Management and Accountability, taking into account the regional finance capabilities and aspects of justice related to the duties, authorities and responsibilities of implementing Legislation, Supervision and Budget, it is deemed necessary to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c52677cb-dcfb-47ab-a6c2-fdc378d2bf9c","actionData","errors"]