[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c51fbe6b-390f-4c3b-9d35-6f6bd1598453","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nagan Raya Nomor 13 Tahun 2025 tentang PERLINDUNGAN PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT DALAM PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN YANG DIBIAYAI OLEH DANA BAGI HASIL PERKEBUNAN SAWIT","short_title","Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nagan Raya Nomor 13 Tahun 2025","number","13","year","2025","published_date","2025-03-17","effective_date","2025-03-18","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6d17806f-165e-49c4-b243-c9a756d7cd3b","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Bupati (Perbup)","short_name","Perbup","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"2046c88d-3728-4a97-b2e9-9d3d5f655e17","Kehutanan & Perkebunan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Nagan Raya","place_of_enactment","Suka Makmue","theme","PERLINDUNGAN PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT DALAM PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN YANG DIBIAYAI OLEH DANA BAGI HASIL PERKEBUNAN SAWIT","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERLINDUNGAN PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT DALAM PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN YANG DIBIAYAI OLEH DANA BAGI HASIL PERKEBUNAN SAWIT
2025
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 13, BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2025 NOMOR: 568
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT DALAM PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN YANG DIBIAYAI OLEH DANA BAGI HASIL PERKEBUNAN SAWIT
ABSTRAK:	\n \n •\tBahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Bupati menyusun dan menetapkan regulasi serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayahnya\r\n\r\n•\tBahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, Bupati bertangung jawab untuk mengatur penggunaan dana bagi hasil perkebunan sawit sesuai dengan kebutuhan daerah.\r\n\r\n•\tBahwa dana bagi hasil perkebunan sawit yang diterima oleh Kabupaten Nagan Raya dapat digunakan untuk mendanai kegiatan perlindungan sosial bagi pekerja perkebunan sawit yang bertujuan untuk meningkatan kesejahteraan dan keberlanjutan sawit.\r\n\r\n•\tBahwa agar pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja perkebunan sawit di Kabupaten Nagan Raya dapat dilaksanakan secara tertib, efektif, dan efisien, maka perlu mengatur pogram jaminan sosisal ketenagakerjaan bagi pekerja perkebunan sawit yang dibiayai oleh dana bagi hasil perkebunan sawit.\r\n\r\n•\tBahwa berdasarkan pertimbangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan Pekerja Perkebunan Sawit dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dibiayai oleh Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit.\r\n \n •\tDasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 4 Tahun 2002; UU Nomor 13 Tahun 2003; UU Nomor 40 Tahun 2004; UU Nomor 24 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023; Peraturan Gubernur Aceh Nomor 11 Tahun 2022; \n •\tPeraturan Bupati ini mengatur perlindungan pekerja perkebunan sawit dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan yang dibiayai oleh Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit. Peraturan ini menetapkan mekanisme dan ketentuan untuk memastikan pekerja perkebunan sawit mendapat perlindungan sosial melalui program jaminan ketenagakerjaan yang sumber dananya berasal dari Dana Bagi Hasil perkebunan sawit di Kabupaten Nagan Raya. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2025. \n 11 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 13 Tahun 2025 ini disusun sebagai tindak lanjut atas Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial bagi pekerja perkebunan sawit di Kabupaten Nagan Raya melalui program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) yang dibiayai oleh Dana Bagi Hasil (DBH) Perkebunan Sawit, guna meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas pekerja.

Substansi kebijakan ini mengatur perlindungan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) yang bekerja di sektor perkebunan sawit. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya bertanggung jawab mengalokasikan anggaran dari DBH Perkebunan Sawit untuk membayar iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Sasaran program ini adalah pekerja perkebunan sawit yang berdomisili di Kabupaten Nagan Raya, berusia 15 hingga 65 tahun, serta terdaftar dalam data P3KE atau DTKS. Mekanisme pendataan dilakukan oleh dinas terkait dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati. Selain itu, peraturan ini mengatur tata cara pembayaran iuran, pertanggungjawaban keuangan, mekanisme pelaporan kecelakaan kerja atau kematian, serta pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

ACEH PROVINCE
REGULATION OF THE REGENT OF NAGAN RAYA
NUMBER 13 OF 2025
CONCERNING
PROTECTION OF OIL PALM PLANTATION WORKERS IN THE EMPLOYMENT SOCIAL SECURITY PROGRAM FUNDED BY THE OIL PALM PLANTATION REVENUE SHARING FUND

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF NAGAN RAYA,

Considering :

that to implement Presidential Instruction Number 2 of 2021 concerning Optimization of the Implementation of the Employment Social Security Program, the Regent shall formulate and establish regulations and allocate budgets to support the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c51fbe6b-390f-4c3b-9d35-6f6bd1598453","actionData","errors"]