[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c51e19b9-31e1-440e-8374-11ec9178f0cc","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tojo Una-Una No. 4 Tahun 2017","number","4","year","2017","published_date","2017-05-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una","place_of_enactment","Ampana","theme","Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perlindungan dan pemberdayaan petani
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
ABSTRAK:	\n \n bahwa petani merupakan bagian dari bangsa Indonesia yang mempunyai peran penting dalam memenuhi kebutuhan bahan makanan demi keberlangsungan kehidupan masyarakat; bahwa usaha petani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan kerap kali mengalami persoalan mengenai perubahan iklim, risiko usaha, globalisasi, gejolak usaha dan kondisi pasar yang tidak menentu yang berdampak pada kesejahteraan petani sehingga sangat perlu dilakukan upaya perlindungan dan pemberdayaan terhadap petani; bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam perlindungan dan pemberdayaan petani, maka diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peratuan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 32 Tahun 2003; UU Nomor 16 Tahun 2006; UU Nomor 19 Tahun 2013; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; Permentan Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013; \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: 1) Perlindungan petani; 2) Pemberdayaan Petani; 3) Larangan; 4) Penyidikan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2017. \n 10 halaman; Penjelasan 3 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada petani di Kabupaten Tojo Una-Una. Latar belakangnya adalah bahwa petani memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan pangan, namun sering menghadapi masalah seperti perubahan iklim, risiko usaha, dan ketidakpastian pasar.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyediakan dan memelihara prasarana pertanian seperti jalan usaha tani, jaringan irigasi, gudang penyimpanan hasil panen, dan pasar khusus pertanian.
Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyediakan sarana produksi pertanian seperti benih, bibit, pupuk, dan pestisida secara gratis kepada petani.
Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa.
Pemerintah daerah membangun sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim.
Pemerintah daerah wajib melindungi usaha tani melalui asuransi pertanian.
Pemerintah daerah berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada petani, serta memfasilitasi penyuluhan dan pendampingan.
Pemerintah daerah melakukan pemberdayaan petani melalui pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian.
Pemerintah daerah berkewajiban menyediakan lahan pertanian kepada petani penggarap.
Pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi pembiayaan dan permodalan kepada petani.
Pemerintah daerah berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan petani.

Peraturan ini juga mengatur larangan-larangan seperti melakukan penyuluhan yang tidak sesuai dengan materi yang ditetapkan, melakukan kemitraan usaha yang merugikan, menjual atau menggadaikan lahan yang disediakan pemerintah, dan menggunakan bantuan pembiayaan selain untuk usaha tani.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap orang yang melakukan penyuluhan yang tidak sesuai dengan materi penyuluhan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).\n2. Setiap orang dan pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 34, 35 dan 36 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TOJO UNA-UNA
CENTRAL SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF TOJO UNA UNA REGENCY
NUMBER 4 OF 2017
CONCERNING
ORGANIZATION OF PROTECTION AND EMPOWERMENT OF FARMERS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TOJO UNA UNA,

\n\n \n \n

Considering:

that farmers are part of the Indonesian nation who
\nhave an important role in meeting the needs\nof food for the survival of life\nof the community;
that the efforts of farmers in the field of food crops, horticulture,\nplantation and livestock farming often experience problems\nregarding climate change, business risk, globalization, turmoil\nof business and uncertain market conditions which have an impact\non the welfare of farmers so it is very necessary to carry out\nefforts to protect and empower farmers;
that to provide direction, foundation and certainty\nof law in the protection and empowerment of farmers, it is\nnecessary to regulate

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c51e19b9-31e1-440e-8374-11ec9178f0cc","actionData","errors"]