[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c519edbb-c696-4c1b-8616-7c632e954ac6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2024 tentang FASILITASI PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL\r\nDAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2024","number","1","year","2024","published_date","2024-04-17","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kota Singkawang","place_of_enactment","Singkawang","theme","FASILITASI PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL\r\nDAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, LD.2024/NO.1, LL KOTA. SINGKAWANG : 14 HAL
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL\r\nDAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan, perusahaan mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sebagai wujud kepedulian dan peran serta dalam mempercepat tercapainya tujuan pembangunan daerah. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 \n KETENTUAN UMUM; MAKSUD DAN TUJUAN; PENYELENGGARAAN TJSLP; PELAKSANAAN TJSLP; FORUM TJSLP; SISTEM INFORMASI; PENDANAAN; PENGHARGAAN; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA; KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2024. \n 10 HALAMAN PERATURAN & 4 HALAMAN PENJELASAN \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dibentuk dengan maksud memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TJSLP di Daerah, serta memberikan arahan kepada perusahaan dan pemangku kepentingan agar pelaksanaan TJSLP sesuai dengan program kerja Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas lingkungan, dan pembangunan. Tujuannya adalah mewujudkan sinergisme antara pelaksanaan program TJSLP dengan program pembangunan Pemerintah Daerah dan melindungi perusahaan dari pungutan liar terkait pelaksanaan program TJSLP.

Penyelenggaraan TJSLP disinergikan dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan Daerah, berdasarkan kesepakatan antara Perusahaan dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan program TJSLP serta melakukan pembinaan dan pengawasan. Untuk itu, dibentuk Tim Fasilitasi TJSLP yang bertugas melakukan inventarisasi program pembangunan, potensi TJSLP, menginformasikan program prioritas kepada Perusahaan, serta melakukan sinkronisasi dan harmonisasi program TJSLP.

Perusahaan berhak menentukan program dan sasaran TJSLP berdasarkan skala prioritas pembangunan daerah, serta mendapatkan fasilitasi dan/atau penghargaan dari pemerintah daerah. Perusahaan wajib menyusun rencana pelaksanaan kegiatan TJSLP dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan. Masyarakat berhak mengajukan usul dan berpartisipasi dalam pelaksanaan dan pengawasan TJSLP. Sasaran TJSLP diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak layak secara kemanusiaan dengan kriteria kemiskinan, ketelantaran, disabilitas, keterpencilan, tuna sosial, korban bencana, dan/atau korban tindak kekerasan. Bidang pembangunan yang menjadi sasaran meliputi kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, seni dan budaya, keagamaan, kewirausahaan, infrastruktur, lingkungan, dan bidang lainnya yang disepakati.

Program TJSLP dapat berbentuk pemberdayaan masyarakat, kemitraan dan bina lingkungan, sumbangan dan donasi, serta promosi. Perusahaan wajib melaksanakan TJSLP sesuai rencana yang disepakati dan menyusun laporan pelaksanaan TJSLP yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Untuk mendorong dan menyinergikan pelaksanaan TJSLP, Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Forum TJSLP yang beranggotakan perwakilan Perusahaan. Pemerintah Daerah menyediakan sistem informasi yang akurat dan mudah diakses oleh Perusahaan. Pendanaan TJSLP dapat bersumber dari anggaran daerah, kontribusi anggota Forum, dan/atau sumber lain yang sah. Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang melaksanakan TJSLP.

","transitional_provisions","sanctions","1. Perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[107],{"_108":109,"_110":111},"text","Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 FASILITASI PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN","link","","established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF SINGKAWANG
THE PROVINCE OF WEST KALIMANTAN

REGIONAL REGULATION OF SINGKAWANG CITY
NUMBER 1 OF 2024
ON
FACILITATION OF THE IMPLEMENTATION OF CORPORATE SOCIAL
AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF SINGKAWANG,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that in order to improve public welfare and preserve the environment, companies have a responsibility to the community and the environment as a form of concern and participation in accelerating the achievement of regional development goals;
that the company's responsibility to the community and the environment can be carried out harmoniously and in a balanced manner and obtain optimal results as a form of concern and participation in accelerating the achievement of regional development goals;
that in order to synergize corporate social and environmental responsibility programs with development

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c519edbb-c696-4c1b-8616-7c632e954ac6","actionData","errors"]