[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c500d65e-ff15-4a68-930a-6d0369dffe12","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Pajak Parkir Dan Pajak Air Tanah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tana Toraja No. 3 Tahun 2011","number","3","year","2011","published_date","2011-09-07","effective_date","2011-12-30","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tana Toraja","place_of_enactment","Makale","theme","Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Pajak Parkir Dan Pajak Air Tanah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PAJAK
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2011/NO.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Pajak Parkir Dan Pajak Air Tanah
ABSTRAK:	\n \n Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting dan perlu digali guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah; dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja tentang Pajak Daerah Kabupaten Tana Toraja; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, dan Pajak Air Tanah. \n Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi \r\n2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana \r\n3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-undang \r\n 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa \r\n5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme \r\n6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak \r\n7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan \r\n8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah \r\n9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah \r\n10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah \r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota \r\n 12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah \r\n13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan ketetapan Bupati atau dibayar sendiri oleh wajib pajak \r\n 14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; \r\n15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; \r\n16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; \r\n17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja; \r\n18. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja\r\n 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja\r\n \n MENGATUR TENTANG PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK REKLAME, PAJAK PENERANGAN JALAN, PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN, PAJAK PARKIR DAN PAJAK AIR TANAH \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2011. \n 24 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Toraja Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 14 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan.\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pajak Reklame.\n4. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pajak Hotel.\n5. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pajak Restoran.\n6. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pajak Hiburan.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang pajak daerah di Kabupaten Tana Toraja, yang meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, dan Pajak Air Tanah. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah sebagai sumber pembiayaan pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n\n1. **Jenis Pajak:** Menetapkan jenis-jenis pajak daerah yang dipungut.\n2. **Objek dan Subjek Pajak:** Mendefinisikan objek dan subjek pajak untuk masing-masing jenis pajak.\n3. **Dasar Pengenaan Pajak:** Menetapkan dasar pengenaan pajak, tarif pajak, dan cara perhitungan pajak terutang.\n4. **Tata Cara Pemungutan:** Mengatur tata cara pemungutan pajak, termasuk penetapan, pembayaran, dan penagihan.\n5. **Hak dan Kewajiban Wajib Pajak:** Menetapkan hak dan kewajiban wajib pajak, termasuk kewajiban menggunakan bon penjualan, melegalisasi bon, dan melaporkan pajak terutang.\n\nPeraturan ini juga mengatur mengenai masa pajak, tata cara penetapan dan pemungutan pajak, surat tagihan pajak, tata cara pembayaran dan penagihan, keberatan dan banding, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif, pengembalian kelebihan pembayaran, kedaluwarsa penagihan, pembukuan dan pemeriksaan, insentif pemungutan, ketentuan khusus, penyidikan, ketentuan pidana, dan sanksi administratif.","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, pajak yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Toraja Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 14 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan, Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pajak Reklame, Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pajak Hotel, Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pajak Restoran, dan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pajak Hiburan, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal terutang.","sanctions","1. Wajib Pajak dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan/atau pemasangan tanda/stiker pada obyek pajak.\n2. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.\n3. Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[103],{"_104":105,"_106":107,"_36":108},"text","PERDA Kab. Tana Toraja No. 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/108620/perda-kab-tana-toraja-no-3-tahun-2018","ede96277-e2ba-4638-b528-8dbfbe8a547a","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TANA TORAJA

REGIONAL REGULATION OF TANA TORAJA REGENCY
NUMBER 3 OF 2011
CONCERNING
HOTEL TAX, RESTAURANT TAX, ENTERTAINMENT TAX, ADVERTISEMENT TAX, TAX FOR
STREET LIGHTING, NON-METALLIC MINERAL AND ROCK TAX,
PARKING TAX AND GROUNDWATER TAX

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TANA TORAJA,

Considering:

that regional taxes are one of the sources of regional revenue that
are important and need to be explored to finance the implementation of regional government
in providing services to the community and realizing
regional independence;
that with the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning
Regional Taxes and Regional Retribution, it is necessary to make adjustments
to the Regional Regulation of Tana Toraja Regency concerning Regional Taxes
of Tana Toraja Regency;
that based on the considerations as referred to in letters a and
letter b, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Hotel Tax, Tax
Restaurant

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c500d65e-ff15-4a68-930a-6d0369dffe12","actionData","errors"]