[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c4e43464-abf4-48f8-b19e-13e64f26e55e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":85,"_90":85,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2020 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Bagi Direktur Eksekutif dan Direktur pada Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja","short_title","Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 81 Tahun 2020","number","81","year","2020","published_date","2020-07-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6910a8b1-2cbb-425c-8ca9-861501b76ebd","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Presiden (Perpres)","short_name","PERPRES","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"043b4d90-1313-46dc-af13-92e091c6035d","Program Prakerja",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"4e240b29-23c1-4826-aa3d-d2797142ac5f","Kompensasi & Tunjangan Pejabat","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Hak Keuangan dan Fasilitas Bagi Direktur Eksekutif dan Direktur pada Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Hak - Keuangan - Fasilitas - Direktur Eksekutif - Direktur - Manajemen Pelaksana - Kartu - Prakerja
2020
Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 81, LN.2020/NO.177, jdih.setkab.go.id : 4 hlm.
Peraturan Presiden (PERPRES) TENTANG Hak Keuangan dan Fasilitas Bagi Direktur Eksekutif dan Direktur pada Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja, perlu menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Hak Keuangan dan Fasilitas bagi Direktur Eksekutif dan Direktur pada Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja. \n Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dan Perpres Nomor 36 Tahun 2020. \n Perpres ini mengatur mengenai hak keuangan dan fasilitas bagi Direktur Eksekutif dan Direktur pada Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja yang terdiri dari hak keuangan, fasilitas biaya perjalanan dinas, dan fasilitas jaminan sosial. Hak keuangan tersebut diberikan sesuai besaran yang ditetapkan dalam Perpres ini dan diberikan setiap bulan yang sifatnya bersih atau neto. Hak keuangan dan fasilitas tersebut, diberikan terhitung sejak Direktur Eksekutif dan Direktur pada Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja diangkat dan melaksanakan tugas. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2020. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2020 ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) dari Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020, yang bertujuan untuk mengatur hak keuangan dan fasilitas bagi Direktur Eksekutif dan Direktur pada Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja. Kebijakan ini menetapkan hak keuangan yang diberikan setiap bulan kepada para direktur dengan jumlah yang bervariasi tergantung pada posisi mereka, serta fasilitas biaya perjalanan dinas dan jaminan sosial. Hak keuangan bersifat bersih setelah dipotong pajak, yang dibebankan pada Sekretariat Komite. Fasilitas biaya perjalanan dinas diberikan setara dengan jabatan pimpinan tinggi yang relevan, dan fasilitas jaminan sosial diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak dan fasilitas ini berlaku sejak para direktur diangkat dan mulai melaksanakan tugas mereka.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
PRESIDENT
REPUBLIC OF INDONESIA

PRESIDENTIAL REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 81 OF 2020
CONCERNING
FINANCIAL RIGHTS AND FACILITIES FOR EXECUTIVE DIRECTOR AND
DIRECTOR AT THE IMPLEMENTING MANAGEMENT OF THE PRE-EMPLOYMENT CARD

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:	that to implement the provisions of Article 26 paragraph (2) Presidential Regulation Number 36 of 2020 concerning Work Competency Development Through the Pre-Employment Card Program, it is necessary to stipulate a Presidential Regulation regarding Financial Rights and Facilities for the Executive Director and Directors at the Implementing Management of the Pre-Employment Card;
In view of:	Article 4 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia; Presidential Regulation Number 36 of 2020 concerning Work Competency Development Through the Pre-Employment Card Program (State

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c4e43464-abf4-48f8-b19e-13e64f26e55e","actionData","errors"]