[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c4e2f8ff-1e10-4137-9a14-f7e92148a64d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kearsipan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2024","number","2","year","2024","published_date","2024-06-06","effective_date","2024-06-07","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"59b1f729-a5d9-4d49-a2d6-f67465277b53","Kearsipan","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Bengkulu","place_of_enactment","Bengkulu","theme","Penyelenggaraan Kearsipan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
2024
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD PROV BENGKULU 2024 (2) : 27 hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Kearsipan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa penyelenggaraan kearsipan merupakan upaya Pemerintah untuk menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;\r\nb. bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh dan terpercaya, menjamin pelindungan kepentingan Pemerintah Daerah dan hak-hak keperdataan masyarakat, serta mendinamiskan sistem Kearsipan, perlu adanya penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan;\r\nc. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, juncto Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, penyelenggaraan kearsipan provinsi menjadi tanggung jawab pemerintah Daerah;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah -tentang Penyelenggaraan Kearsipan;\r\n \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);\r\n3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan lembaran Negara Republik Indnesia Nomor 5071);\r\n4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 , Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);\r\n5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;\r\n6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan\r\nlembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854) ;\r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan l£mbaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5286) ;\r\n8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri\r\nNomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); \n PENYELENGGARAAN KEARSIPAN \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2024. \n 27 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kearsipan bertujuan untuk menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya. Penyelenggaraan kearsipan ini sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\n\n

Organisasi Kearsipan: Pembentukan Unit Kearsipan di lingkungan sekretariat Perangkat Daerah dan sekretariat penyelenggara pemerintahan Daerah, serta Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) yang melaksanakan tugas pemerintahan daerah di bidang kearsipan.
Pencipta Arsip: Pemerintah Daerah dan BUMD memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pengaturan dan dokumentasi proses pembuatan dan penerimaan Arsip, penyediaan Arsip Dinamis, pembuatan daftar Arsip Aktif dan Inaktif, pembuatan program Arsip Vital, penjagaan kerahasiaan Arsip Tertutup, dan penetapan prosedur pelayanan Arsip.
Penetapan Kebijakan Kearsipan: Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan penyelenggaraan kearsipan yang meliputi organisasi, pembinaan, pengelolaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pendanaan, kerjasama, dan sistem informasi.
Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan: LKD melaksanakan pembinaan kearsipan terhadap pencipta arsip di Daerah dan lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota, serta melakukan pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan.
Pengelolaan Kearsipan: LKD menyelenggarakan pengelolaan Arsip yang terdiri atas pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis. Pengelolaan arsip dinamis menjadi tanggung jawab pencipta arsip, sedangkan pengelolaan arsip statis menjadi tanggung jawab lembaga kearsipan.
Sistem Informasi Kearsipan Daerah: LKD menyelenggarakan sistem informasi kearsipan daerah yang terintegrasi dengan SIKN melalui JIKN.
Penyediaan dan Pengembangan Sumber Daya Kearsipan: Pemerintah Daerah menyediakan dan mengembangkan prasarana dan sarana kearsipan, sumber daya manusia kearsipan, dan sumber daya lain sesuai standar kearsipan dan kebutuhan.
Pelindungan dan Penyelamatan Arsip: Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelindungan dan penyelamatan Arsip dari bencana alam, bencana non alam, tindakan kriminal, dan tindakan kejahatan lainnya.
Kerjasama, Sinergitas, dan Kemitraan: LKD melakukan kerjasama dengan daerah lain, pihak ketiga, dan/atau lembaga atau Pemerintah Daerah di luar negeri, serta mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak dalam penyelenggaraan kearsipan.
Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha: Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan kearsipan melalui pemberian informasi Arsip Statis, pelindungan dan pemeliharaan Arsip Statis, pengawasan penyelenggaraan Kearsipan, pembiayaan, dan penyerahan Arsip Statis kepada LKD. Dunia usaha dapat berperan serta melalui pembiayaan, penyediaan prasarana dan sarana Kearsipan, promosi galeri Kearsipan dan/atau diorama, sponsorship, dan pemberian pelatihan.
Pemberian Penghargaan: Gubernur dapat memberikan penghargaan bagi pihak-pihak yang melakukan upaya pengelolaan Arsip sesuai standar Kearsipan, pelindungan Arsip Statis, dan berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan kearsipan.
Pendanaan: Penyelenggaraan kearsipan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber pembiayaan lain yang sah.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap orang dilarang menyediakan arsip dinamis kepada pengguna arsip yang tidak berhak.\n2. Setiap orang dilarang dengan sengaja tidak menjaga keutuhan, keamanan dan keselamatan arsip negara yang terjaga untuk kepentingan negara.\n3. Setiap orang dilarang dengan sengaja tidak menjaga kerahasiaan arsip tertutup.\n4. Setiap orang dilarang memusnahkan arsip di luar prosedur yang benar.\n5. Setiap orang dilarang memperjualbelikan atau menyerahkan arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan kepada pihak lain di luar yang telah ditentukan.\n6. Setiap orang dilarang menguasai dan/atau memiliki arsip untuk kepentingan sendiri atau orang lain yang tidak berhak.\n7. Setiap orang yang melanggar larangan tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur di bidang kearsipan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY

REGIONAL REGULATION OF BENGKULU PROVINCE
NUMBER 2 OF 2024
CONCERNING
ARCHIVAL MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE GOVERNOR OF BENGKULU,

Considering:

that archival management is a Government effort to ensure the safety and security of archives as evidence of accountability in social, national, and state life;
that to ensure the availability of authentic, complete, and reliable archives, to guarantee the protection of the interests of the Regional Government and the civil rights of the community, and to dynamize the Archival system, it is necessary to have archival management that is in accordance with archival principles, rules and standards;
that based on the provisions of Article 6 paragraph (2) of Law Number 43 of 2009 concerning Archives, juncto Article 3 paragraph (2) of Government Regulation Number 28 of 2012 concerning the Implementation of Law Number 43 of 2009 concerning Archives, the implementation

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c4e2f8ff-1e10-4137-9a14-f7e92148a64d","actionData","errors"]