[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c4e196ef-f4c3-4d7c-8fdc-8bfdaa36bdca","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Pelacuran Di Kabupaten Pemalang","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2019","number","12","year","2019","published_date","2019-07-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pemalang","place_of_enactment","Pemalang","theme","Penanggulangan Pelacuran Di Kabupaten Pemalang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENANGGULANGAN-PELACURAN
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD No 12/2019
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penanggulangan Pelacuran Di Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:	\n \n bahwa pelacuran merupakan suatu perbuatan asusila yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, kesopanan dan hukum, merendahkan harkat dan martabat manusia serta berdampak negatif terhadap sendi-sendi kehidupan keluarga dan kemasyarakatan, dalam rangka menumbuh kembangkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap penanggulangan pelacuran perlu diatur dalam Peraturan Daerah, dengan perkembangan keadaan, tantangan dan tuntutan masyarakat maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 50 Tahun 1957 tentang Pemberantasan Pelatjuran sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.13 Tahun 1950; uu No. 8 Tahun 1981; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 21 Tahun 2007; UU No. 44 Tahun 2008; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 39 Tahun 2012, Perda Kab. Pemalang No. 2 Tahun 2013; Perda Kab. Pemalang No. 2 Tahun 2005. \n Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penanggulangan Pelacuran di Kabupaten Pemalang dengan sistematika sebagai berikut Ketentuan Umum, Asas, Maksud dan Tujuan, Penanggulangan Pelacuran, Pemberantasan Pelacuran, Larangan, Pembinaan dan Pengawasan, Peran serta Masyarakat, Sanksi Administrasi, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2019. \n 13 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 50 Tahun 1957 tentang Pemberantasan Pelatjuran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menanggulangi pelacuran di Kabupaten Pemalang. Latar belakangnya adalah bahwa pelacuran bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum, serta berdampak negatif pada kehidupan keluarga dan masyarakat. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mewujudkan masyarakat yang beretika, melindungi masyarakat dari dampak pelacuran, menciptakan kondisi masyarakat yang tertib, mencegah berkembangnya praktik pelacuran, dan mencegah meningkatnya penyakit menular seksual.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Pencegahan pelacuran yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga. Pemerintah Daerah memiliki kewajiban merumuskan kebijakan pencegahan, menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi, serta meningkatkan kapasitas pemberantasan pelacuran.
Pemberantasan pelacuran yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan instansi terkait, mengedepankan upaya preventif dan promotif, serta represif dan/atau kuratif jika diperlukan.
Rehabilitasi yang dilaksanakan melalui bimbingan, pendidikan, pelatihan, penyediaan lapangan kerja, pembinaan mental, pemberian bantuan sosial, dan pembinaan lanjutan.
Larangan bagi setiap orang untuk menjalankan pekerjaan sebagai pelacur, menggunakan jasa pelacur, membujuk atau memaksa orang lain untuk melakukan pelacuran, dan tindakan lain yang memfasilitasi pelacuran.
Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap penanggulangan pelacuran.
Peran serta masyarakat dalam penanggulangan pelacuran.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","Setiap badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 13 huruf g dan huruf h dikenai sanksi administratif berupa:\n

teguran lisan;
teguran tertulis;
penghentian sementara kegiatan;
penghentian tetap kegiatan;
pencabutan sementara izin;
pencabutan tetap izin;

\nPelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 13 huruf a, b, c, d, e dan f diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PEMALANG

PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF PEMALANG REGENCY

NUMBER 12 OF 2019

ABOUT

PROSTITUTION PREVENTION IN PEMALANG REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PEMALANG,

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=c4e196ef-f4c3-4d7c-8fdc-8bfdaa36bdca","actionData","errors"]