[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c4e0e991-b5d3-4b7f-ba13-b5b50b4964ee","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":90,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2009","number","5","year","2009","published_date","2009-04-06","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"a751028a-c726-4c2e-8625-248c91551406","Pelimpahan Wewenang & Penugasan",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bandung","place_of_enactment","Soreang","theme","Penyelenggaraan Tugas Pembantuan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD 2009/No.5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2009. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Ketentuan-ketentuan lain yang mengatur tentang tugas pembantuan dan bertentangan dengan peraturan ini.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan tugas pembantuan di Kabupaten Bandung. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum.

Ketentuan substansial mencakup:

Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi berdasarkan asas tugas pembantuan.
Pemerintah Desa dapat menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah berdasarkan asas tugas pembantuan.
Urusan pemerintahan yang dapat diterima sebagai tugas pembantuan oleh Pemerintah Daerah dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi merupakan sebagian urusan pemerintahan yang menurut Peraturan Perundang-undangan ditetapkan sebagai urusan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
Urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari Pemerintah Daerah kepada desa merupakan sebagian urusan pemerintahan yang menurut Peraturan Perundang-undangan ditetapkan sebagai urusan Pemerintahan Daerah, berkaitan dengan pelayanan dasar (urusan wajib dan urusan pilihan).
Perencanaan penugasan dalam rangka kegiatan tugas pembantuan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah.
Tugas Pembantuan dilaksanakan kepada Pemerintah Daerah oleh Perangkat Daerah sesuai dengan bidang wewenang dan tugas masing-masing SKPD dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
Urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah didanai dari sumber APBN dan APBD Provinsi.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
BANDUNG REGENCY
NUMBER 5 YEAR 2009

REGIONAL REGULATION OF BANDUNG REGENCY
NUMBER 5 YEAR 2009
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF ASSISTANCE TASK

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANDUNG,

\n\n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 10 paragraph (2) of Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government, it is necessary to make arrangements regarding the implementation of assistance task;
that the implementation of assistance task is carried out for government administrators targeting the community in order to improve public welfare;
that the use of the Assistance Task Principle is intended to increase the effectiveness and efficiency of government administration;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Implementation of Assistance Task;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c4e0e991-b5d3-4b7f-ba13-b5b50b4964ee","actionData","errors"]