[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c4dae677-08f0-4e48-a204-a0784d6463df","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kediri Nomor 10 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kediri No. 10 Tahun 2015","number","10","year","2015","published_date","2015-08-06","effective_date","2016-05-20","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kediri","place_of_enactment","Pamenang","theme","Sumber Pendapatan Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

DESA
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD No 10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Sumber Pendapatan Desa
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 7 Tahun 2015, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2006 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 18 Seri E) perlu disesuaikan;\r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kediri tentang Sumber Pendapatan Desa ;\r\n \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;\r\n3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;\r\n4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;\r\n5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;\r\n6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang• Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);\r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana teiah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5717);\r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22\r\nTahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) ;\r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor\r\n165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);\r\n10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);\r\n11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;\r\n12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;\r\n13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;\r\n14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;\r\n15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;\r\n16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;\r\n17. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 31 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun\r\n2008 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 65);\r\n \n Pendapatan Desa bersumber dari:\r\n a. pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;\r\nb. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;\r\nc. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten;\r\nd. alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten;\r\ne. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;\r\nf. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan\r\ng. lain-lain pendapatan desa yang sah. \r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2016. \n Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2006 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 18 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 17 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2006 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 18 Seri E).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 10 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa bertujuan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Peraturan ini mengatur sumber-sumber pendapatan desa yang meliputi pendapatan asli desa, alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten, alokasi Dana Desa, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Kabupaten, hibah dan sumbangan, serta lain-lain pendapatan desa yang sah.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. Pengalokasian Dana Desa dari APBN yang dilakukan setiap tahun anggaran untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat.\n2. Pemerintah Daerah mengalokasikan minimal 10% dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada desa, dengan pembagian 60% secara merata dan 40% proporsional berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan retribusi dari masing-masing desa.\n3. Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD setiap tahun anggaran, minimal 10% dari dana perimbangan yang diterima Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus, dengan mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa.\n4. Pengelolaan kekayaan milik desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan desa, yang pengelolaannya dibahas oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.\n5. Belanja Desa diatur dengan ketentuan minimal 70% untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, serta maksimal 30% untuk penghasilan tetap dan tunjangan, operasional pemerintahan, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa, dan insentif rukun tetangga dan rukun warga.\n\nPeraturan ini juga mengatur pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, serta pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Camat.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KEDIRI
PROVINCE OF EAST JAVA

REGIONAL REGULATION OF KEDIRI REGENCY
NUMBER 10 OF 2015
CONCERNING
SOURCES OF VILLAGE REVENUE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KEDIRI,

\n\n \n \n \n \n \n

Considering:

that based on the provisions in Law Number 6 of 2014 concerning Villages and Government Regulation Number 43 of 2014 concerning Implementing Regulations of Law Number 6 of 2014 concerning Villages as amended by Government Regulation Number 47 of 2015, the Regional Regulation of Kediri Regency Number 6 of 2006 concerning Sources of Village Revenue (Regional Gazette of Kediri Regency Year 2006 Number 6, Supplement to the Regional Gazette of Kediri Regency Number 18 Series E) needs to be adjusted;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to establish a Regional Regulation of Kediri Regency concerning Sources of Village Revenue;

In view

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c4dae677-08f0-4e48-a204-a0784d6463df","actionData","errors"]