[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c4d466f7-ad1f-48f9-984d-88c79517cf3e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung No. 10 Tahun 2015","number","10","year","2015","published_date","2015-12-17","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Belitung","place_of_enactment","Tanjung Pandan","theme","Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kepala-desa
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD Tahun 2015 Nomor 10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa
ABSTRAK:	\n \n Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka perlu diatur kembali tata cara pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 112 Tahun 2014. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan. Penyelenggara pemilihan Kepala Desa yaitu Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa dan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten. Menetapkan pula tugas dan wewenang Panitia Pemilihan Kepala Desa, Pendaftaran dan Penetapan Pemilih, Pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan, Kepala Desa, perangkat desa dan PNS sebagai Calon Kepala Desa, larangan kepala desa, pemberhentian kepala desa, pemilihan kepada desa antar waktu melalui musyawaran desa dan pembiayaan penyelenggaraan pemilihan kepala desa. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2015. \n Dengan berlakunya Perda ini, maka Perda No. 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 51 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\nPeraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 4).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2015 mengatur tentang pemilihan dan pemberhentian Kepala Desa. Latar belakangnya adalah untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

\n\n

Peraturan ini mengatur tahapan pemilihan Kepala Desa, yang meliputi persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan. Persiapan mencakup pemberitahuan akhir masa jabatan, pembentukan panitia pemilihan, perencanaan biaya, dan persetujuan biaya pemilihan. Pencalonan meliputi pendaftaran calon, penelitian persyaratan, penetapan calon, dan kampanye. Pemungutan suara meliputi persiapan logistik, pelaksanaan pemungutan suara, dan penghitungan suara. Penetapan meliputi penetapan calon terpilih dan pengesahan oleh Bupati.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur persyaratan calon Kepala Desa, larangan bagi Kepala Desa, dan mekanisme pemberhentian Kepala Desa. Selain itu, diatur pula mengenai pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah desa jika terjadi kekosongan jabatan. Pembiayaan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dibebankan pada APBD dan APBDes.

","transitional_provisions","1. Penjabat Kepala Desa yang telah diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan kepala Desa yang diberhentikan karena berakhir masa jabatannya tetap melaksanakan tugas dan wewenang sebagai Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa melalui pemilihan kepala desa secara serentak maupun secara bergelombang berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n2. Dalam hal kepala desa berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a dan huruf b, serta ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f dan huruf g sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, maka pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu melalui musyawarah desa dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","1. Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri dari pencalonan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) dikenakan sanksi berupa denda administrasi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)\n2. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas daerah.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[102],{"_103":104,"_105":106,"_36":107},"text","PERDA Kab. Belitung No. 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/64019/perda-kab-belitung-no-4-tahun-2017","1db31ec5-9b0a-4ac3-898b-f63120a24d70","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BELITUNG
BANGKA BELITUNG ISLANDS PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BELITUNG REGENCY
NUMBER 10 OF 2015
ON
ELECTION AND DISMISSAL OF VILLAGE HEAD

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BELITUNG,

\n\n \n \n

Considering:

that to adjust to the provisions of Government
Regulation Number 43 of 2014 concerning Regulations
Implementing Law Number 6 of 2014 concerning
Villages, and the provisions of Article 49 of the Minister of Home Affairs Regulation
Number 112 of 2014 concerning the election of Village Heads,
it is necessary to re-regulate the Procedures for Election, Nomination,
Appointment, Inauguration and Dismissal of Village Heads
as regulated in Regional Regulation of Belitung Regency
Number 4 of 2007 concerning Procedures for Election,
Nomination, Appointment, Inauguration and Dismissal of
Village Heads;
that based on the considerations as intended
in letter a, it is necessary to stipulate a

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c4d466f7-ad1f-48f9-984d-88c79517cf3e","actionData","errors"]