[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c4cf76b2-5ca5-407e-9c97-2ba8231a5558","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan No. 10 Tahun 2011","number","10","year","2011","published_date","2011-08-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Balangan","place_of_enactment","Paringin","theme","Pajak Parkir","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2011/NO.10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Parkir
ABSTRAK:	\n \n bahwa tempat parkir kendaraan bermotor terus bertambah jumlahnya sejalan dengan peningkatan perekonomian dan perkembangan daerah, selain itu tempat parkir kenderaan bermotor diluar badan jalan yang diselenggarakan oleh orang atau badan hukum memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan daerah. Dengan diterapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dearah dan Retribusi Daerah, tempat parkir diluar badan jalan merupakan salah satu jenis pungutan pajak yang dapat diberlakukan di daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah. \n Dasar hukum: UU Nomor 19Tahun 1997 jo. UU Nomor 19 Tahun 2000;\tUU Nomor 14 Tahun 2002; UU Nomor 2 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004 ; UU Nomor 10 Tahun 2004;UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 69 Tahun 2010; perda Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008; Perda Kabupaten Balangan nomor 3 Tahun 2008 jo. Perda Kabupaten Balangan nomor 9 Tahun 2010; Perda Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang :\r\nPajak Parkir, yang memuat hal-hal, yaitu:\r\na.\tKetentuan umum;\r\nb.\tNama, objek dan subjek pajak;\r\nc.\tDasar pengenaan pajak;\r\nd.\tCara penghitungan pajak dan wilayah pemungutan;\r\ne.\tMasa Pajak, dan Saat Pajak Terhutang;\r\nf.\tPembukuan/pencatatan dan pemeriksaan pembukuan;\r\ng.\tDan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah;\r\nh.\tPenetapan pajak;\r\ni.\tPemungutan pajak;\r\nj.\tInsentif pemungutan;\r\nk.\tKeberatan dan banding;\r\nl.\tPembetulan,Pembatalan, Pengurangan ketetapan, Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administratif;\r\nm.\tPengembalian kelebihan pajak;\r\nn.\tKedaluwarsa;\r\no.\tKetentuan khusus;\r\np.\tPenyidikan;\r\nq.\tKetentuan pidana;\r\nr.\tKetentuan peralihan;\r\ns.\tKetentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2011. \n 18 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44) Sebagaimana dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2010 Nomor 09)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Parkir di Kabupaten Balangan. Latar belakangnya adalah peningkatan jumlah kendaraan bermotor dan potensi pendapatan daerah dari tempat parkir di luar badan jalan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan memberlakukan pajak parkir sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Ketentuan substansial meliputi:

Objek pajak adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, termasuk tempat penitipan kendaraan bermotor, dengan pengecualian tertentu seperti parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah, perkantoran untuk karyawan sendiri, kedutaan, konsulat, institusi pendidikan untuk aktivitas pendidikan, dan pengelola tempat ibadah untuk kegiatan keagamaan.
Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor, sedangkan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.
Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir, termasuk potongan harga dan parkir cuma-cuma. Tarif pajak ditetapkan sebesar 20%.
Wajib pajak wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan dan merekapitulasi potongan karcis. Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.
Pemungutan pajak tidak boleh diborongkan. Wajib pajak wajib mengisi SPTPD dan menyampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.

","transitional_provisions","1. Segala beban biaya terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam APBD.\n2. Pada saat Undang-Undang ini berlaku, Pajak yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah mengenai Pajak Parkir sebelumnya masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.","sanctions","1. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.\n2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
BALANGAN REGENCY
NUMBER 10 YEAR 2011

REGIONAL REGULATION OF BALANGAN REGENCY
NUMBER 10 YEAR 2011
CONCERNING
PARKING TAX

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BALANGAN,

Considering:

that the number of motor vehicle parking areas continues to increase in line with the improvement of the economy and regional development;
that motor vehicle parking areas outside the road body organized by individuals or legal entities have the potential to increase regional revenue;
that with the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Tax and Regional Retribution, parking areas outside the road body are one type of tax levy that can be applied in the region;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and c, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Parking Tax.

In View of:

Law Number 19 of 1997 concerning Tax Collection by Forced Letter (State Gazette of the Republic

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c4cf76b2-5ca5-407e-9c97-2ba8231a5558","actionData","errors"]