[{"_1":2,"_130":-5,"_131":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c4bf8c12-7a03-45a4-8998-3f913db855b2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_126":127,"_128":129},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":-5,"_92":93,"_94":95,"_96":-5,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":-5,"_124":125},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pajak Pengambilan Galian Golongan C","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Melawi No. 5 Tahun 2005","number","5","year","2005","published_date","2005-12-20","effective_date","2006-02-06","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71,74,77,80],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"4d737c56-8459-4de6-aa6c-23f2dd6edff8","Pertambangan & Sumber Energi",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"4e240b29-23c1-4826-aa3d-d2797142ac5f","Kompensasi & Tunjangan Pejabat",{"_6":75,"_55":76,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_6":78,"_55":79,"_57":-5},"a114b473-388e-41c3-a63a-3e9fd9a6a4a3","Ketentuan Perpajakan",{"_6":81,"_55":82,"_57":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Melawi","place_of_enactment","Nanga Pinoh","theme","Pajak Pengambilan Galian Golongan C","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pajak-galian-golongan c
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2005/NO.15, TLD No.5, LL KAB. MELAWI: 12 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Pengambilan Galian Golongan C
ABSTRAK:	\n \n Pertimbangan dalam menetapkan Perda ini adalah berdasarkan pasal 2 ayat (2) huruf e Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C merupakan Jenis Pajak Daerah Kabupaten. Oleh Karena itu, demi tertib administrasi dan kelancaran, pengaturannya perlu diatur dalam suatu Perda. \n Dasar hukum dalam penetapan perda ini adalah:\r\nUU Nomor 49 Tahun 1960 tentang Urusan Piutang Negara; UU Nomor 8 tahuhn 1981 tentang Hukum Acara Pidana; UU Nomor 17 tahun 1977 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak; UU Nomor 19 Tahun 1977 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat; UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1981 tentang Hukum Acara Pidana, PP Nomor 66 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.\r\n \n Perda ini memuat materi pokok sebagaimana berikut ini:\r\n1. Ketentuan Umum;\r\n2. Nama, Obyek, dan Subyek Pajak;\r\n3. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak;\r\n4. Wilayah Pemungutan dan Cara Perhitungan Pajak;\r\n5. Upah Pungut;\r\n6. Masa Pajak, Saat Terutang dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah;\r\n7. Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak;\r\n8. Tata Cara Pembayaran;\r\n9. Tata Cara Penagihan Pajak;\r\n10. Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan;\r\n11. tata Cara Pembetulan Pengurangan Ketetapan dan penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi;\r\n12. Keberatan dan Banding;\r\n13. Pengambilan Kelebihan Pembayaran Pajak;\r\n14. Kedaluwarsa;\r\n15. Penyidikan;\r\n16. Ketentuan Pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2006. \n Peraturan yang masih perlu diatur adalah:\r\n1. Oleh instansi berwenang, harga standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal 4.\r\n2. Oleh Bupati:\r\na. Pengenaan tarif sesuai Pasal 5.\r\nb. Tata cara permintaan pembayaran upah pungut sesuai ayat (1) pasal 7.\r\nc. Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD.\r\nd. Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada auat (2) dan ayat (4) pasal 14.\r\ne. Bentuk, Jenis, formulir yang digunakan untuk penagihan pajak.\r\nf. Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 22.\r\ng. Hal lain yang belum cukup diatur dalam Perda ini. \n 12 Halaman. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2005 mengatur tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C. Latar belakang peraturan ini adalah untuk menertibkan administrasi dan kelancaran pemungutan pajak atas pengambilan bahan galian golongan C, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

Objek pajak adalah kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C, yang meliputi berbagai jenis bahan seperti asbes, batu tulis, batu kapur, pasir, dan lainnya. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan eksploitasi bahan galian golongan C. Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual hasil eksploitasi, yang dihitung berdasarkan volume atau tonase dikalikan dengan nilai pasar atau harga standar yang ditetapkan oleh Bupati atau instansi berwenang.

Tarif pajak ditetapkan sebesar 20% dari harga dasar. Pajak dipungut di wilayah Kabupaten Melawi. Instansi pengelola dan pembantu diberikan upah pungut sebesar 5% dari penerimaan yang disetorkan ke kas daerah. Masa pajak adalah satu bulan takwim, dan pajak terutang pada saat kegiatan eksploitasi dilakukan. Wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) selambat-lambatnya 15 hari setelah berakhirnya masa pajak.

Bupati menetapkan pajak terutang berdasarkan SPTPD dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Pembayaran pajak dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati. Peraturan ini juga mengatur tata cara penagihan pajak, pengurangan, keringanan, pembebasan, pembetulan, pembatalan, pengajuan keberatan, banding, dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar, sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terhutang.\n2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar, sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terhutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF MELAWI REGENCY
NUMBER 5 OF 2005
CONCERNING
TAX ON EXTRACTION OF GROUP C MINING MATERIALS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF MELAWI,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that based on Article 2 paragraph (2) letter e of Law Number 34 of 2000 concerning Amendments to Law Number 18 of 1997 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the Tax on Extraction of Group C Mining Materials is a Type of Regional Tax of the Regency.
that for the orderly administration and smooth implementation of the Collection of Tax on Extraction of Group C Mining Materials, as referred to in letter a above, it is necessary to regulate it by a Regional Regulation of Melawi Regency.

In view of:

Law Number 49 of 1960 concerning State Claims Affairs (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1960 Number 156, Supplement to the State Gazette of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c4bf8c12-7a03-45a4-8998-3f913db855b2","actionData","errors"]