Peraturan Bupati Malinau Nomor 10 Tahun 2026

Peraturan Bupati ini disusun sebagai pedoman dalam penyelenggaraan proses mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau. Kebijakan ini bertujuan untuk menjamin objektivitas dan transparansi proses mutasi, menjaga kesinambungan kinerja Perangkat Daerah, serta memperoleh PNS yang kompeten sesuai kebutuhan organisasi.

Penyelenggaraan mutasi didasarkan pada asas profesional, objektif, transparan, prosedural, mudah diakses, dan tanpa biaya. Perencanaan mutasi dilakukan dengan memperhatikan aspek kompetensi, pola karier, pemetaan pegawai, penilaian prestasi kerja, serta kebutuhan organisasi. Jenis mutasi yang diatur meliputi mutasi dalam satu instansi pemerintah daerah, mutasi masuk ke pemerintah daerah, dan mutasi keluar dari pemerintah daerah.

Peraturan ini menetapkan persyaratan administratif dan prosedur yang ketat bagi setiap jenis mutasi, termasuk kewajiban seleksi bagi PNS yang akan dimutasi. Seleksi dapat dilakukan melalui verifikasi administrasi, penilaian kinerja dan rekam jejak, tes kesehatan, serta wawancara oleh Tim Penilaian Kinerja PNS. Keputusan akhir mengenai mutasi ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) berdasarkan pertimbangan dari Tim Penilaian Kinerja PNS dan Sekretaris Daerah.