[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c4a93e25-9d57-46f0-aca4-9f9717b3381b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Majene Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 13 Tahun 2013","number","13","year","2013","published_date","2013-12-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Majene","place_of_enactment","Majene","theme","Tanda Daftar Usaha Pariwisata","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pariwisata-usaha
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2013/No.13
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tanda Daftar Usaha Pariwisata
ABSTRAK:	\n \n dengan ditetapkannya UU No.10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, maka perlu dilakukan penataan, pengelolaan peninggalan purbakala, sejarah, seni dan budaya sebagai sumber daya dan modal dalam penyelenggaraan usaha pariwisata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penyelnggaraan pendaftaran usaha pariwisata ditujukan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan memberikan kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata bagi pelaku pariwisata yang pengaturannya dilakukan melalui pendaftaran usaha pariwisata. \n dasar hukum: UU No.29 Tahun 1959: UU No.7 Tahun 1974; UU No.8 Tahun 1981; UU No.26 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.14 Tahun 2008: UU No.10 Tahun 2009; UU No.25 Tahun 2009; UU No.32 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011: PP No.38 Tahun 2007: PP No.41 Tahun 2007; Perda Kabupaten Majene No.9 Tahun 2006; Perda Kabupaten Majene No.11 Tahun 2008. \n dalam PERDA ini diatur mengenai prinsip penyelenggaraan kepariwisataan, kewenangan pemerintah daerah dalam pengembangan kepariwisataan, hak dan kewajiban masyarakat dalam parawisata, serta ketentuan mengenai pendaftaran usaha pariwisata di daerah Kabupaten Majene. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2013. \n 17 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) bertujuan untuk menata dan mengelola usaha pariwisata guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha pariwisata.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur berbagai bidang usaha pariwisata, termasuk daya tarik wisata, kawasan wisata, jasa transportasi, jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman, penyediaan akomodasi, penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, penyelenggaraan pertemuan, perjalanan intensif, konferensi dan pameran, jasa informasi pariwisata, jasa konsultan pariwisata, jasa pramuwisata, jasa tirta, dan spa. Setiap bidang usaha memiliki jenis-jenis usaha yang lebih spesifik yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Hak dan Kewajiban:

Peraturan ini juga mengatur hak dan kewajiban setiap orang/masyarakat, wisatawan, dan pengusaha pariwisata. Pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya untuk memperoleh TDUP. Terdapat larangan bagi usaha pariwisata untuk beroperasi tanpa TDUP dan memindahtangankan TDUP tanpa izin. Peraturan ini juga mengatur larangan terkait operasional tempat hiburan seperti rumah bernyanyi, karaoke, klub malam, diskotik, dan panti pijat, termasuk batasan lokasi dan jam operasional.

","transitional_provisions","1. Pelaku usaha yang memiliki izin Tetap usaha Pariwisata sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.\n2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.","sanctions","1. Setiap Pengusaha Pariwisata yang melanggar ketentuan Pendaftaran dan ketentuan larangan dikenakan sanksi berupa:\n a. Surat teguran/peringatan;\n b. Pembatasan kegiatan usaha;\n c. Pebentukan sementara kegiatan usaha; dan\n d. Pencabutan izin usaha.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF MAJENE
REGIONAL REGULATION OF MAJENE REGENCY
NUMBER 13 OF 2013
CONCERNING
TOURISM BUSINESS REGISTRATION CERTIFICATE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MAJENE,

\n\n \n \n

Considering:

that with the enactment of Law Number 10 of 2009 concerning tourism, it is necessary to organize, manage archaeological remains, history, arts and culture as resources and capital in the implementation of tourism business for improving the welfare of the community;
that the implementation of tourism business registration is aimed at protecting the interests of the community and providing legal certainty in carrying out tourism business for tourism entrepreneurs whose regulation is carried out through tourism business registration;
that based on the considerations as referred to in letters a and b above, it is necessary to stipulate a Regional Regulation of Majene Regency concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c4a93e25-9d57-46f0-aca4-9f9717b3381b","actionData","errors"]