[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c490cc1f-d13c-4f17-9b59-b40286eb3c0a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang UPAYA KESEHATAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur No. 2 Tahun 2016","number","2","year","2016","published_date","2016-01-05","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Jawa Timur","place_of_enactment","Surabaya","theme","UPAYA KESEHATAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kesehatan
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG UPAYA KESEHATAN
ABSTRAK:	\n \n Pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat setiap orang dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum. \n 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602); 4. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi; 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/Menkes/SK/III/2003 tentang Laboratorum Kesehatan; 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 3 Seri E); 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 2 Seri D). 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 48); 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2015 tentang Sistem Kesehatan Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 8 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 55). \n 1. Upaya kesehatan dalam Peraturan Daerah ini diselenggarakan dengan berasaskan pada:\r\na. perikemanusiaan;\r\nb. keseimbangan;\r\nc. manfaat;\r\nd. perlindungan;\r\ne. keadilan;\r\nf. penghormatan hak asasi manusia;\r\ng. sinergisme dan kemitraan yang dinamis;\r\nh. komitmen dan tata pemerintahan yang baik (good governance);\r\ni. legalitas;\r\nj. antisipatif dan proaktif;\r\nk. gender dan nondiskriminatif; dan\r\nl. kearifan lokal.\r\n2. Peraturan Daerah tentang Upaya Kesehatan ini dimaksudkan untuk memberikan dasar penyelenggaraan upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, efektif dan terjangkau.\r\n3. Penyelenggaraan upaya kesehatan bertujuan untuk:\r\na. melindungi masyarakat, penyelenggara dan pelaksana fasilitas pelayanan kesehatan dalam menyelenggarakan upaya kesehatan;\r\nb. menjamin terselenggaranya upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, efektif, dan terjangkau;\r\nc. menjadi acuan pemerintah kabupaten/kota dalam membuat regulasi tentang penyelenggaraan upaya kesehatan; dan\r\nd. menata koordinasi dan/atau hubungan kelembagaan antar pemerintah dan penyelenggara upaya kesehatan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 53 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain secara eksplisit.\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Upaya Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, efektif, dan terjangkau. Latar belakangnya adalah pembangunan kesehatan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat setiap orang.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\n\n

Tanggung jawab Pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat dalam penyelenggaraan upaya kesehatan.
Penyelenggaraan upaya kesehatan yang terpadu dan berkesinambungan melalui UKM, UKP, dan upaya kesehatan kegawatdaruratan, KLB, dan bencana.
Pelaksanaan upaya kesehatan melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
Kegiatan pelayanan kesehatan meliputi pelayanan kesehatan umum, tradisional, peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan, kesehatan reproduksi, keluarga berencana, kesehatan sekolah, kesehatan olahraga, pelayanan kesehatan pada bencana, pelayanan kesehatan kegawatdaruratan, pelayanan darah, kesehatan gigi dan mulut, penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran, kesehatan matra, pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan, pengamanan makanan dan minuman, pengamanan narkotika, psikotropika, minuman beralkohol dan zat adiktif, kesehatan ibu, bayi dan anak, kesehatan remaja, usia lanjut dan penyandang disabilitas, perbaikan gizi, kesehatan jiwa, pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular, penanggulangan penyakit tidak menular, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, dan pelayanan laboratorium.
Perizinan dan rekomendasi untuk menjamin dan mengendalikan upaya kesehatan.
Standar mutu pelayanan kesehatan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan.
Pembentukan regionalisasi sistem rujukan untuk menjamin pelayanan kesehatan yang merata.

\n","transitional_provisions","1. Izin yang telah diterbitkan kepada fasilitas kesehatan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.","sanctions","1. Penyelenggara upaya kesehatan yang melanggar ketentuan tertentu dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, pembekuan izin, dan/atau pencabutan izin.\n2. Penyehat tradisional yang melanggar ketentuan tertentu diancam dengan pidana kurungan atau denda.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF EAST JAVA

REGIONAL REGULATION OF EAST JAVA PROVINCE
NUMBER 2 OF 2016
CONCERNING
HEALTH EFFORTS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF EAST JAVA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that health development is aimed at increasing the awareness, willingness, and ability to live healthily for everyone in order to realize an optimal degree of health as one element of public welfare;
that based on the considerations as referred to in letter a and to implement the provisions of Article 6 paragraph (6) of Regional Regulation of East Java Province Number 11 of 2015 concerning the Provincial Health System, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Health Efforts;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 2 of 1950 concerning the Establishment of the Province of Djawa

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c490cc1f-d13c-4f17-9b59-b40286eb3c0a","actionData","errors"]