Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi Nomor 5 Tahun 2013

(-)

Peraturan Daerah ini mengatur tentang retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Sukabumi. Latar belakangnya adalah peningkatan pembangunan menara telekomunikasi seiring dengan perkembangan teknologi telekomunikasi, yang memerlukan pengawasan dan pengendalian agar efisien, aman, dan sesuai dengan tata ruang.

Peraturan ini mengatur beberapa ketentuan substansial, antara lain:

1. Asas Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi: Kemanfaatan, keselamatan, keserasian, estetika, keamanan, dan kepastian hukum.
2. Pembangunan Menara Telekomunikasi: Harus memperhatikan keamanan, zona pembangunan menara bersama, ketersediaan lahan, dan kenyamanan warga. Pembangunan dapat dilakukan oleh penyelenggara telekomunikasi, penyedia menara, atau kontraktor menara.
3. Perizinan: Pembangunan menara wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara.
4. Menara Bersama Telekomunikasi: Diarahkan untuk pembangunan dan pengembangan menara bersama. Penyedia menara wajib memberikan kesempatan yang sama kepada penyelenggara telekomunikasi untuk menggunakan menara secara bersama-sama.
5. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi: Objek retribusi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi. Tarif retribusi ditetapkan sebesar 2% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi.
6. Pengawasan dan Pengendalian: Bupati berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian pembangunan serta pemanfaatan menara telekomunikasi.

Peraturan ini juga mengatur tentang sanksi administratif bagi pelanggaran ketentuan, serta ketentuan penyidikan dan pidana.

Penyelenggara telekomunikasi atau Penyedia menara yang telah memiliki izin mendirikan menara dan telah membangun atau yang sedang dalam proses pembangunan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

Terhadap penyedia menara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 diberikan sanksi administratif. Sanksi administratif meliputi: 1. teguran tertulis; 2. pembekuan izin; 3. pencabutan izin; dan/atau 4. pembongkaran.