[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c489088b-8322-42bb-b05b-e18d0abc5d44","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukabumi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi Nomor 5 Tahun 2013","number","5","year","2013","published_date","2013-04-08","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"71ca0285-cb28-441b-a353-905c82a8d497","Telekomunikasi & Dunia Digital",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sukabumi","place_of_enactment","Pelabuhan Ratu","theme","Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Retribusi - Pengendalian - Menara - Telekomunikasi
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2013/5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan semakin meningkatnya kegiatan usaha di\r\nbidang telekomunikasi yang sejalan dengan\r\nperkembangan masyarakat terhadap kebutuhan akan\r\npenggunaan alat telekomunikasi, telah mendorong\r\npeningkatan pembangunan menara telekomunikasi dan\r\nsarana pendukungnya; berdasarkan Pasal 110 ayat (1) huruf n Undang- Undang Nomor28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pengendalian Menara\r\nTelekomunikasi merupakan Retribusi Kabupaten/Kota; , perlu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi\r\nPengendalian Menara Telekomunikasi; \n UUD RI pasal 18 ayat (6) TAhun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 18 Tahun 1999; UU No. 36 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapakali diubah trakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 52 Tahun 2000; PP No. 53 Tahun 2005 PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapakali diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011; Permenkom No. 02/PER/M.KOMINFO/3/2008; Peraturan bersama Mendagri, MPU, MenKominfo, Kepala BKPM No. 18 Tahun 2009; Permendgri No. 53 Tahun 2012; Perda No. 25 Tahun 2012; \n Peraturan ini mengatur tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang meliputi Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Penyelenggaraanmenara Telekomunikasi, Menara Bersama Telekomunikasi, Retribusi, Insentif Pemungutan, Pengawasan Dan Pengendalian, Sanksi Administratif, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 April 2013. \n 19 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Sukabumi. Latar belakangnya adalah peningkatan pembangunan menara telekomunikasi seiring dengan perkembangan teknologi telekomunikasi, yang memerlukan pengawasan dan pengendalian agar efisien, aman, dan sesuai dengan tata ruang.

Peraturan ini mengatur beberapa ketentuan substansial, antara lain:

Asas Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi: Kemanfaatan, keselamatan, keserasian, estetika, keamanan, dan kepastian hukum.
Pembangunan Menara Telekomunikasi: Harus memperhatikan keamanan, zona pembangunan menara bersama, ketersediaan lahan, dan kenyamanan warga. Pembangunan dapat dilakukan oleh penyelenggara telekomunikasi, penyedia menara, atau kontraktor menara.
Perizinan: Pembangunan menara wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara.
Menara Bersama Telekomunikasi: Diarahkan untuk pembangunan dan pengembangan menara bersama. Penyedia menara wajib memberikan kesempatan yang sama kepada penyelenggara telekomunikasi untuk menggunakan menara secara bersama-sama.
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi: Objek retribusi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi. Tarif retribusi ditetapkan sebesar 2% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi.
Pengawasan dan Pengendalian: Bupati berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian pembangunan serta pemanfaatan menara telekomunikasi.

Peraturan ini juga mengatur tentang sanksi administratif bagi pelanggaran ketentuan, serta ketentuan penyidikan dan pidana.

","transitional_provisions","Penyelenggara telekomunikasi atau Penyedia menara yang telah memiliki izin mendirikan menara dan telah membangun atau yang sedang dalam proses pembangunan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.","sanctions","Terhadap penyedia menara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 diberikan sanksi administratif.\nSanksi administratif meliputi:\n1. teguran tertulis;\n2. pembekuan izin;\n3. pencabutan izin; dan/atau\n4. pembongkaran.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SUKABUMI
REGIONAL REGULATION OF SUKABUMI REGENCY
NUMBER 5 OF 2013
CONCERNING
TELECOMMUNICATION TOWER CONTROL RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SUKABUMI,

\n\n \n \n

Considering:

that with the increasing business activities in the field of telecommunications which is in line with the development of society towards the need for the use of telecommunication equipment, it has encouraged the increase in the construction of telecommunication towers and supporting facilities;
that the implementation of the construction and use of telecommunication towers needs to be supervised, controlled and utilized spatially by paying attention to efficiency, balance, harmony, alignment, security, order and legal certainty;
that based on Article 110 paragraph (1) letter n of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the Telecommunication Tower

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c489088b-8322-42bb-b05b-e18d0abc5d44","actionData","errors"]