[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c484ee82-683c-43ab-9f97-ee78a871ee39","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2024","number","3","year","2024","published_date","2024-02-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"2bf79628-3333-4ba8-b4c8-3748a648a8df","Kebijakan Umum Pemerintah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"8a1b6725-ff23-4d34-aea0-462abc7f38d9","Perlindungan Keluarga & Anak","tags",[],"location","Pemerintah Kota Jambi","place_of_enactment","Jambi","theme","Penyelenggaraan Kota Layak Anak","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN - KOTA LAYAK ANAK
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 3, LD 2024 (3): 76 hlm.
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Penyelenggaraan Kota Layak Anak
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak. \n UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.9 Tahun 1956; UU No.23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No.35 Tahun 2014; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2024; Perpres No.25 Tahun 2021; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.12 Tahun 2022. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyelenggaraan Kota Layak Anak dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang indikator Kota Layak Anak; penyelenggaraan Kota Layak Anak; Pra-KLA; pelaksanaan KLA; evaluasi KLA; penetapan peringkat KLA; partisipasi masyarakat; dan pendanaan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2024. \n Pada saat Perda ini berlaku maka Perwali Kota No.9 Tahun 2020 tentang Kota Layak Anak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.\t \n 76 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kota Layak Anak.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Jambi. Latar belakangnya adalah untuk memberikan dasar kewenangan melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan berkenaan dengan perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak. Tujuan dari peraturan ini meliputi:

Mewujudkan komitmen Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan KLA;
Mewujudkan Daerah sebagai KLA;
Pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus Anak; dan
Meningkatkan partisipasi orang tua, keluarga, masyarakat, media massa, dunia usaha dan LAM Jambi dalam penyelenggaraan KLA.

Ketentuan substansial mencakup indikator KLA yang meliputi penguatan kelembagaan dan klaster hak anak (hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus). Peraturan ini juga mengatur tahapan penyelenggaraan KLA, yang meliputi perencanaan, pra-KLA, pelaksanaan, evaluasi, dan penetapan peringkat KLA. Pemerintah Kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan KLA, yang dilaksanakan dengan mendorong Perangkat Daerah terkait untuk menyinergikan Rencana Aksi KLA ke dalam penyelenggaraan KLA.

Peraturan ini juga mengatur partisipasi masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam penyelenggaraan KLA, serta sumber pendanaan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

","transitional_provisions","Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku maka semua ketentuan sebagai peraturan pelaksana dari peraturan WALI KOTA Jambi nomor 9 tahun 2020 tentang Kota Layak Anak wajib disesuaikan paling lambat 6 (enam) bulan dengan peraturan daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF JAMBI CITY
NUMBER 3 OF 2024
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF CHILD-FRIENDLY CITY

WITH THE GRACE OF GOD ALMIGHTY,

MAYOR OF JAMBI,

\n\n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 8 paragraph (3) of Presidential Regulation Number 25 of 2021 concerning the Kabupaten/Kota Layak Anak Policy, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Implementation of a Child-Friendly City;
Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 9 of 1956 concerning the Establishment of Autonomous Regions of Large Cities within the Province of Central Sumatra (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1956 Number 20, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 1092);
Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2002 Number

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c484ee82-683c-43ab-9f97-ee78a871ee39","actionData","errors"]