[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c4751bdf-5a99-4786-a51d-8f38753f5de5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2003 tentang PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERBASIS MASYARAKAT","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2003","number","05","year","2003","published_date","2003-12-30","effective_date","2003-12-31","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Lampung Timur","place_of_enactment","Sukadana","theme","PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERBASIS MASYARAKAT","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2003
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 05,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERBASIS MASYARAKAT
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2003. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2003 tentang Perencanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat (P2BM) bertujuan untuk memenuhi tuntutan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, menekankan pada peran serta masyarakat, dan mereposisi peran pemerintah dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan pembangunan.

Peraturan ini mengatur bahwa setiap kegiatan pembangunan di Kabupaten Lampung Timur harus berbasis masyarakat, dengan proses perencanaan yang partisipatif, transparan, tanggap, aspiratif, dan akuntabel. Masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan pembangunan daerah dan menyampaikan masalah yang dihadapi. Badan, Dinas, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) wajib melakukan assessment atas usulan agenda pembangunan dari forum lokakarya tingkat kecamatan (UDKP) untuk diusulkan pada forum lokakarya tingkat kabupaten (RAKORBANG).

Proses P2BM dilaksanakan secara berjenjang melalui lokakarya Desa/Kelurahan (Musbang), lokakarya Kecamatan (UDKP), dan lokakarya Kabupaten (Rakorbang). Lurah/Kepala Desa bertanggung jawab atas lokakarya tingkat Desa/Kelurahan, Camat bertanggung jawab atas lokakarya tingkat Kecamatan, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur bertanggung jawab atas lokakarya tingkat Kabupaten. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lampung Timur bertanggung jawab atas proses teknis lokakarya tingkat Kabupaten.

Pemerintah Daerah menyediakan informasi tentang potensi daerah dan agenda pembangunan yang mudah diakses oleh publik. Pendekatan yang digunakan dalam P2BM adalah dialogis, komunikatif, dan persuasif.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

EAST LAMPUNG REGENCY GOVERNMENT
REGIONAL REGULATION
EAST LAMPUNG REGENCY
NUMBER: 05 YEAR 2003
CONCERNING
COMMUNITY-BASED DEVELOPMENT PLANNING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF EAST LAMPUNG,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to meet the demands of the community in planning and implementing development, there is a need for a development planning system that is in accordance with the demands of community development;
that the implementation of development is a shared responsibility of both the community and the Regional Government;
that to strengthen the planning system and mechanism for preparing the development agenda, which is an important and strategic cycle of development implementation, it needs to be adjusted by emphasizing the aspects of community participation and repositioning the role of the Government in the process of planning, implementation and supervision of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c4751bdf-5a99-4786-a51d-8f38753f5de5","actionData","errors"]