[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c471e02d-afca-4f13-bef8-cd5355863bd6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Distribusi Tata Niaga Beras","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Nomor 5 Tahun 2020","number","5","year","2020","published_date","2020-07-24","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Konawe","place_of_enactment","Unaaha","theme","Pengelolaan Distribusi Tata Niaga Beras","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

gabah - beras
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2020 Nomor 241
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Distribusi Tata Niaga Beras
ABSTRAK:	\n \n Dalam Upaya pemerataan ketersediaan pangan perlu diberikan dukungan kebijakan yang bersifat perlindungan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Petani di Kabupaten Konawe adalah yang berusaha tani di bidang pertanian padi sawah yang perlu ditingkatkan kesejahteraannya, sehingga Lumbung Beras bagi Provinsi Sulawesi Tenggara tetap dipertahankan \n UUD 1945 Tahun 1945; UU No 29 Tahun 1959; UU No 12 Tahun 2011; UU No 18 Tahun 2012; UU No 19 Tahun 2013; UU No 23 Tahun 2014; PP No 26 Tahun 2004; Permenyan No 71/Permen/PP.200/12/2015; Permendagri No 80 Tahun 2015; \n Dalam Peraturan ini diatur tentang Ketentuan Umum; Azas dan Prinsip; Maksud dan Tujuan; Bentuk-Bentuk Pengelolaan Distribusi Tata Niaga Gabah dan Beras; Koordinasi Pengelolaan Distribusi Tata Niaga Gabah dan Beras; Larangan dan Sanksi Administratif; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2020. \n 7 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Distribusi Tata Niaga Gabah dan Beras bertujuan untuk memberikan dukungan kebijakan dalam pemerataan ketersediaan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani padi sawah di Kabupaten Konawe. Pengelolaan distribusi gabah dan beras didasarkan pada asas kekeluargaan dan gotong royong, serta prinsip kemandirian, transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, efisiensi dan efektifitas, kompetitif, dan responsibilitas. Tujuannya adalah untuk memperkokoh ketahanan pangan masyarakat serta melindungi kepentingan petani, pengusaha beras, dan masyarakat.

Bentuk-bentuk pengelolaan distribusi gabah dan beras meliputi pembinaan kelembagaan petani, pengembangan sumber daya manusia, fasilitasi unit pengelolaan hasil padi, pengembangan penerapan teknologi, pengembangan produksi, fasilitasi pemasaran dan promosi, pemberian label dalam kemasan, dan perlindungan usaha. Kegiatan pengelolaan distribusi gabah dan beras mencakup menjaga harga dasar gabah, meningkatkan kualitas dan kuantitas gabah, meningkatkan nilai tambah padi dan daya saing produk gabah/beras, fasilitasi pendistribusian, penerapan teknologi, pengembangan sarana dan prasarana, fasilitasi pemasaran dan promosi, pengembangan produk olahan, dan meningkatkan kualitas produk beras.

Koordinasi pengelolaan distribusi Tata Niaga Gabah dan Beras dilaksanakan oleh Bupati melalui Dinas terkait dan dapat melibatkan tenaga Konsultan Bisnis atau Pengusaha Penggilingan di Kecamatan. Koordinasi ini meliputi penyusunan kebijakan pembinaan, pelaksanaan program kegiatan, pemberdayaan, pengembangan, monitoring dan evaluasi. Hasil koordinasi akan dimonitoring dan dievaluasi secara berkala dan dilaporkan kepada Bupati.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pelaku distribusi Tata Niaga Gabah dan Beras yang melanggar Pasal 4 ayat (3) akan dikenakan sanksi administratif.\n2. Penjual gabah (bukan beras) yang melanggar ketentuan yang sudah diatur akan dikenakan sanksi administratif.\n3. Sanksi administratif dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap, pencabutan sementara izin, pencabutan tetap izin, denda administratif, dan/atau sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KONAWE
SOUTHEAST SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KONAWE REGENCY
NUMBER 5 OF 2020
CONCERNING
MANAGEMENT OF ROUGH RICE AND RICE TRADE DISTRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KONAWE,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in an effort to equalize food availability, it is necessary to provide policy support that is protective from the central government, provincial government and regency/city government.
that farmers in Konawe Regency are those who farm in the field of rice paddy agriculture that needs to be improved in welfare, so that the Rice Barn for Southeast Sulawesi Province is maintained.
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation of Konawe Regency concerning the Management of Rough Rice Distribution and Rice Trade.

In view of:

Article 18

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c471e02d-afca-4f13-bef8-cd5355863bd6","actionData","errors"]