[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c46c5136-d9b5-4a0c-a3f3-dda0737ef2b7","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2021","number","6","year","2021","published_date","2021-10-11","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"ba8e8363-834f-45d3-85f2-9308c4bc5c62","Hak & Perlindungan Konsumen","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Jambi","place_of_enactment","Jambi","theme","Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN-PROVINSI JAMBI-2021
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2021/NO.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka menjamin pemenuhan hakhak\r\nKonsumen, meningkatkan harkat dan\r\nmartabat Konsumen, serta\r\nmenumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang\r\nbertanggung jawab, dipandang perlu\r\nmenyelenggarakan perlindungan terhadap hakhak\r\nKonsumen untuk memperoleh barang\r\ndan/atau jasa yang memenuhi standar kualitas; \r\n\r\nbahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014\r\ntentang Pemerintahan Daerah telah menetapkan\r\nbahwa perlindungan Konsumen merupakan\r\nkewenangan Pemerintah Provinsi; \n UU 8 Tahun 1990; UU 39 Tahun 1999; UU 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU 19 Tahun 2016; UU 18 Tahun 2012; UU 7 Tahun 2014; UU 23 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU 9 Tahun 2015; PP 34 Tahun 2018; PP 58 Tahun 2001; PP 4 Tahun 2019; Permendag 6 Tahun 2017; Permendag 69 Tahun 2018 \n Perda 6 Tahun 2021 mengatur mengenai Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen berdasarkan asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan konsumen, keselamatan konsumen, dan kepastian hukum; Kewenangan Pemerintah Daerah; Hak dan Kewajiban Konsumen; Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha; Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan; larangan, Informasi; Pengaduan dan Penyelesaiana Sengketa; Pembiayaan, Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2021. \n Peraturan Pelaksanaan atas Perda 6 Tahun 2021 \n 24 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen dalam melindungi diri, mengangkat harkat dan martabat konsumen, meningkatkan pemberdayaan konsumen, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung kepastian hukum dan keterbukaan informasi, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen, serta meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa.

Peraturan ini mengatur kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengawasan barang beredar dan/atau jasa, koordinasi pembentukan dan fasilitasi operasional Perwakilan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (PBPKN) Provinsi, koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait, evaluasi penyelenggaraan perlindungan konsumen, sosialisasi dan publikasi, pembinaan Petugas Pengawas Barang dan Jasa, serta pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen.

Hak konsumen meliputi hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan, memilih barang/jasa, informasi yang benar, didengar pendapatnya, advokasi, pembinaan, pelayanan yang benar dan tidak diskriminatif, serta kompensasi. Kewajiban konsumen meliputi membaca petunjuk penggunaan, beritikad baik dalam transaksi, membayar sesuai kesepakatan, dan mengikuti upaya penyelesaian sengketa.

Hak pelaku usaha meliputi hak menerima pembayaran, perlindungan hukum, pembelaan diri, dan rehabilitasi nama baik. Kewajiban pelaku usaha meliputi beritikad baik, memberikan informasi yang benar, melayani konsumen dengan benar, menjamin mutu barang/jasa, memberi kesempatan menguji barang/jasa, serta memberi kompensasi. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan atau kerugian konsumen.

Peraturan ini juga mengatur koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Kabupaten/Kota, Instansi Terkait, dan LPKSM, serta pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen. Terdapat larangan bagi pelaku usaha terkait produksi dan perdagangan barang/jasa yang tidak memenuhi standar, promosi yang menyesatkan, klausula baku yang merugikan konsumen, serta kewajiban memberikan informasi yang benar dan jelas.

","transitional_provisions","1. BPSK yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelaku Usaha yang tidak melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dapat dikenai sanksi administratif berupa:\n a. pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); dan/atau\n b. pencabutan perizinan teknis lainnya.\n2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GUBERNUR JAMBI

REGIONAL REGULATION OF JAMBI PROVINCE
NUMBER 6 OF 2021
ON
CONSUMER PROTECTION IMPLEMENTATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

GUBERNUR JAMBI,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Menimbang :

bahwa dalam rangka menjamin pemenuhan hak-hak Konsumen, meningkatkan harkat dan martabat Konsumen, serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab, dipandang perlu menyelenggarakan perlindungan terhadap hak-hak Konsumen untuk memperoleh barang dan/atau jasa yang memenuhi standar kualitas;
bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menetapkan bahwa perlindungan Konsumen merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen;

Mengingat :

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c46c5136-d9b5-4a0c-a3f3-dda0737ef2b7","actionData","errors"]