[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c466c1cf-2f5b-4a84-8748-0626a4f13b27","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bombana Nomor 9 Tahun 2009 tentang Izin Usaha Perikanan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bombana No. 9 Tahun 2009","number","9","year","2009","published_date","2009-08-04","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"f7d00c88-aeca-47ba-bc79-76c2001c54db","Kelautan & Perikanan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bombana","place_of_enactment","Rumbia","theme","Izin Usaha Perikanan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERIKANAN
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD. 2009/ NO. 9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Izin Usaha Perikanan
ABSTRAK:	\n \n Usaha yang bergerak dibidang perikanan khususnya pemanfaatan sumber daya alam Komoditi Hasil Perikanan di Wilayah Kabupaten Bombana, telah menunjukkan peningkatan yang signifikan; \r\nUntuk membina usaha dibidang Peri kanan serta untuk menjaga kelestarian sumber daya hasil-hasil perikanan, maka perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan yang efektif dibidang usaha Perikanan melalui Perizinan;\r\nBerdasarkan pertimbagan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Peri kanan; \n UU No 5 Tahun 1960; UU No 8 Tahun 1981; UU No 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No 34 Tahun 2000; UU No 23 Tahun 1997; UU No 29 Tahun 2003; UU No 10 Tahun 2004; UU No 31 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan UU No 12 Tahun 2008; UU No 33 Tahun 2004; PP No 66 Tahun 2001; PP No 54 Tahun 2002; PP No 62 Tahun 2002; PP No 38 Tahun 2007; Keputusan Menteri Kehakiman No : M 04-PW.07.03 Tahun 1984; Keputusan Menteri Dalam Negeri No 7 Tahun 2003; Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No Kep.10/ MEN/ 2003; Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No Kep. 02/ MEN/ 2004; Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No Kep. 44/ MEN/ 2004; SK Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan No 45 Tahun 2004; Perda Kabupaten Bombana No 6 Tahun 2008 tentang; Perda Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008. \n Perda Ini Berisi tentang: 1. Ketentuan Umum; 2. Maksud dan Tujuan; 3. Nama, Objek dan Subjek; 4. Jenis Usaha Perikanan; 5. Ketentuan Perizinan; 6. Tata Cara Memperoleh Siup, Sipi dan Sikpi; 7. Jangka Waktu Berlakunya Siup, Sipi dan Sikpi; 8. Perluasan Tempat dan Jenis Usaha; 9. Usaha Perikanan Yang Tidak Diwajibkan Memiliki Siup; 10. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Pungutan; 11. Pungutan Perikanan; 12. Berakhirnya Siup, Sipi dan Sikpi; 13. Kewajiban dan Larangan; 14. Sanksi Administrasi; 15. Pembinaan dan Pengawasan; 16. Ketentuan Pidana; 17. Ketentuan Penyidikan; 18. Ketentuan Peralihan; 19. Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 15 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 9 Tahun 2009 tentang Izin Usaha Perikanan bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi, pengawasan, dan pengendalian usaha perikanan di wilayah Kabupaten Bombana. Latar belakangnya adalah peningkatan signifikan usaha perikanan dan perlunya menjaga kelestarian sumber daya perikanan.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur jenis-jenis usaha perikanan yang memerlukan izin, yaitu penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan. Setiap pelaku usaha perikanan wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), kecuali nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil. SIUP dikeluarkan oleh Bupati, sementara SIUP untuk usaha dengan skala lebih besar dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

Peraturan ini juga mengatur persyaratan dan tata cara memperoleh SIUP, SIPI, dan SIKPI, termasuk dokumen yang harus dilengkapi dan jangka waktu penerbitan izin. SIUP berlaku selama 1 tahun dan dapat diperpanjang, sedangkan SIPI dan SIKPI berlaku selama 3 tahun dan dapat diperpanjang. Pemegang izin wajib melakukan pendaftaran ulang setiap tahun.

Peraturan ini juga mengatur kewajiban dan larangan bagi pemegang izin, termasuk kewajiban melaporkan kegiatan usaha dan larangan menggunakan bahan berbahaya dalam kegiatan perikanan.

","transitional_provisions","1. SIUP yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sepanjang usahanya masih berjalan, dengan ketentuan wajib didaftar ulang setiap tahun.\n2. SIPI dan SIKPI yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya, selanjutnya mengajukan permohonan baru sesuai dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Setiap pelaku usaha perikanan yang tidak/atau terlambat membayar pungutan dikenakan denda sebesar 2% per bulan dari ketetapan pungutan.\n2. SIUP, SIPI, dan SIKPI dapat dicabut apabila pelaku usaha melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang tercantum dalam peraturan ini, seperti melakukan usaha tanpa izin, tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha, atau menggunakan bahan berbahaya dalam kegiatan perikanan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BOMBANA REGENCY
NUMBER 9 YEAR 2009
CONCERNING
FISHERY BUSINESS LICENSE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BOMBANA,

Considering:

that businesses engaged in the field of fisheries, especially the utilization of natural resources of Fisheries Commodity Products in the Bombana Regency Region, have shown a significant increase;
that in order to foster businesses in the field of Fisheries and to maintain the sustainability of fisheries resources, it is necessary to carry out effective control and supervision in the field of Fisheries business through Licensing;
that based on the considerations as referred to in letters a and b above, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Fishery Business License;

In View of:

Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Law (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1960 Number 104, Supplement to the State Gazette of the Republic of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c466c1cf-2f5b-4a84-8748-0626a4f13b27","actionData","errors"]