[{"_1":2,"_133":-5,"_134":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c462b9a2-d287-4529-b7ca-b47c7d441f4e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_129":130,"_131":132},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_104":105,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":125,"_126":-5,"_127":128},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo No. 4 Tahun 2008","number","4","year","2008","published_date","2008-03-24","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kulon Progo","place_of_enactment","Wates","theme","Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pembentukan-Organisasi-dan-Tata-Kerja-Lembaga-Teknis-Daerah
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2008/NO.3.SERI.D
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
ABSTRAK:	\n \n Dasar Pertimbangan: a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah, diperlukan Organisasi Perangkat Daerah yang proporsional, efisien dan efektif dengan tetap mempertimbangkan kewenangan, karakteristik, potensi dan kebutuhan Daerah; b. Bahwa organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah sudah tidak sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan; c. Bahwa untuk menindaklanjuti amanat Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman an Organisasi Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah; \r\n \n Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2008;\r\n\r\n\r\n \n Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan, Fungsi, Tugas Dan Susunan Organisasi; Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; Tata Kerja; Ketentuan Penutup.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah \n Jumlah Halaman: 23 HLM; Penjelasan: 17 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2000 Nomor 12 Seri D).\n\nPeraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2004 Nomor 4 Seri D).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah di Kabupaten Kulon Progo. Latar belakang pembentukan ini adalah untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dalam pelayanan masyarakat serta efisiensi dan efektivitas organisasi perangkat daerah, dengan mempertimbangkan kewenangan, karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah. Hal ini juga sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

\n\n

Peraturan ini membentuk beberapa Lembaga Teknis Daerah, antara lain:

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
Badan Kepegawaian Daerah;
Inspektorat Daerah;
Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana;
Kantor Penanaman Modal;
Kantor Lingkungan Hidup;
Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan;
Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
Kantor Perpustakaan; dan
Kantor Arsip dan Dokumentasi.

\n\n

Setiap Lembaga Teknis Daerah memiliki kedudukan, fungsi, tugas, dan susunan organisasi yang spesifik. Misalnya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berfungsi dalam perumusan kebijakan teknis perencanaan dan penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Badan Kepegawaian Daerah berfungsi dalam perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian. Inspektorat Daerah berfungsi sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur susunan organisasi masing-masing Lembaga Teknis Daerah, yang umumnya terdiri dari Kepala, Sekretariat (dengan sub bagian umum, perencanaan, dan keuangan), bidang-bidang (dengan sub bidang yang relevan), kelompok jabatan fungsional tertentu, dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB). Uraian tugas masing-masing unsur organisasi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[91,97,101],{"_92":93,"_94":95,"_36":96},"text","PERDA Kab. Kulon Progo No. 15 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Perda Kab Kulon Progo No. 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/16870/perda-kab-kulon-progo-no-15-tahun-2007","fc566d29-6a13-4770-98be-98638d724c2c",{"_92":98,"_94":99,"_36":100},"PERDA Kab. Kulon Progo No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/16875/perda-kab-kulon-progo-no-10-tahun-2004","db5274e7-b9b5-48a4-9221-32135beabd06",{"_92":102,"_94":103},"Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah","","revoked_by",[106],{"_92":107,"_94":108,"_36":109},"PERDA Kab. Kulon Progo No. 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/16423/perda-kab-kulon-progo-no-16-tahun-2012","d6238b63-9339-4c3a-9db0-7912e0247f53","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF KULON PROGO REGENCY

REGIONAL REGULATION OF KULON PROGO REGENCY
NUMBER: 4 YEAR 2008
CONCERNING
ESTABLISHMENT OF ORGANIZATION AND WORK PROCEDURE
OF REGIONAL TECHNICAL INSTITUTIONS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KULON PROGO,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to organize and optimize services to the community and improve the performance of the Regional Government, it is necessary to have a proportional, efficient and effective Regional Apparatus Organization while still considering the authority, characteristics, potential and needs of the Region;
that the organization and work procedures of the Regional Technical Institutions as regulated in the Regional Regulation of Kulon Progo Regency Number 10 of 2004 concerning the Establishment, Organization and Work Procedures of the Regional Technical Institutions are no longer in accordance with the provisions/laws and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c462b9a2-d287-4529-b7ca-b47c7d441f4e","actionData","errors"]