[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c4612eba-87b2-4bae-a433-ee12d5105e5c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Ketahanan Pangan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2018","number","12","year","2018","published_date","2018-10-26","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian","tags",[],"location","Pemerintah Kota Bekasi","place_of_enactment","Bekasi","theme","Ketahanan Pangan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ketahanan-pangan
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD 2018/No.12E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Ketahanan Pangan
ABSTRAK:	\n \n Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia\r\nyang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian\r\ndari hak asasi manusia yang dijamin di dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya\r\nmanusia yang berkualitas, sehingga perlu diselenggarakan suatu sistem ketahanan pangan daerah dan berdasarkan Pasal 12 ayat (2) huruf c UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pangan merupakan urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan daerah. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015, Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006, Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun\r\n2012, Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016. \n Peraturan ini mengatur tentang Ketahanan Pangan. Terdiri dari 15 Bab dan 95 Pasal. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2018. \n 34 halaman. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Ketahanan Pangan bertujuan untuk mewujudkan ketahanan pangan di tingkat daerah. Latar belakangnya adalah bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia dan pemenuhannya adalah hak asasi yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyediaan dan penyaluran pangan pokok, pengelolaan cadangan pangan daerah, penentuan harga minimum pangan lokal, dan pencapaian target konsumsi pangan.
Perencanaan Pangan Daerah yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah.
Penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah yang meliputi ketersediaan pangan (produksi pangan daerah, cadangan pangan daerah, penganekaragaman pangan), keterjangkauan pangan (distribusi pangan, pemasaran pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok, bantuan pangan), pemanfaatan pangan (konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, keamanan pangan), dan perbaikan gizi masyarakat.
Koordinasi dan sinkronisasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan lembaga terkait.
Kerjasama dengan daerah lain, pihak ketiga, atau lembaga di luar negeri.
Pengembangan sumber daya manusia di bidang ketahanan pangan.
Sistem Informasi Pangan yang terintegrasi.
Insentif dan disinsentif bagi petani, peternak, dan pelaku usaha di bidang pangan.
Penyediaan infrastruktur, sarana, dan prasarana untuk ketahanan pangan.
Peran serta masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan.
Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan.

Peraturan ini juga mengatur mengenai pembentukan lembaga ketahanan pangan seperti Dewan Ketahanan Pangan dan Kader Ketahanan Pangan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelaku Usaha Pangan yang melanggar ketentuan Pasal 41 dikenai sanksi administratif berupa denda, penghentian sementara kegiatan, atau pencabutan izin.\n2. Setiap orang yang melanggar larangan Ketentuan Pasal 41 dan Pasal 67 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
BEKASI CITY

NUMBER : 12

REGIONAL REGULATION OF BEKASI CITY
NUMBER 12 YEAR 2018
CONCERNING
FOOD SECURITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BEKASI,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that Food is the most basic human need and its fulfillment is part of human rights guaranteed in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as a basic component to realize quality human resources, so it is necessary to organize a regional food security system;
that based on Article 12 paragraph (2) letter c of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, food affairs are mandatory government affairs that are the authority of the region;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on Food Security.

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c4612eba-87b2-4bae-a433-ee12d5105e5c","actionData","errors"]