[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c4601009-cb15-4042-b609-941ec7ecbf9b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":82,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 13 Tahun 2007 tentang PENGATURAN KEWENANGAN DESA DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 13 Tahun 2007","number","13","year","2007","published_date","2007-08-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat","place_of_enactment","Salak","theme","PENGATURAN KEWENANGAN DESA DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2007
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2007/ No. 13
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENGATURAN KEWENANGAN DESA DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2007. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pengaturan Kewenangan Desa di Kabupaten Pakpak Bharat bertujuan untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab sebagai wujud desentralisasi. Peraturan ini mengatur kewenangan desa yang mencakup urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul desa, urusan pemerintahan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa (yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat), tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten, serta urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa oleh peraturan perundang-undangan.

Kewenangan kabupaten yang diserahkan kepada desa harus dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Penyerahan urusan pemerintahan ini disertai dengan pembiayaan. Tugas pembantuan dari pemerintah kepada desa wajib disertai dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia. Desa berhak menolak tugas pembantuan yang tidak disertai dukungan yang memadai. Desa setiap tahun mendapat bantuan dana dari pemerintah daerah untuk melaksanakan kewenangannya. Penetapan kewenangan desa dapat ditinjau kembali minimal 5 tahun sekali. Bagi desa yang belum menetapkan kewenangannya, Bupati membuat Pedoman Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Desa.

","transitional_provisions","1. Selambat-lambatnya 2 (dua) tahun semenjak diundangkannya Peraturan Daerah ini semua desa sudah menetapkan kewenangan desanya.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF PAКРАК ВНARAT REGENCY
NUMBER 13 YEAR 2007
CONCERNING
REGULATION OF VILLAGE AUTHORITY IN ΡΑΚΡΑK BHARAT REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF PAKPAK BHARAT,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that with the enactment of Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government, the implementation of broad, real and responsible regional autonomy as a manifestation of decentralization in the Unitary State of the Republic of Indonesia in the regency area needs to be realized immediately;
that based on the considerations as referred to in letter “a”, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning the Regulation of Village Authority in Pakpak Bharat Regency.

In view of:

Law Number 9 of 2003 concerning the Establishment of South Nias Regency, Pakpak Bharat Regency, Humbang Hasundutan Regency in North Sumatra Province

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c4601009-cb15-4042-b609-941ec7ecbf9b","actionData","errors"]