Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2022

(-)

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Sulawesi Barat. Latar belakangnya adalah perlunya upaya penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, dan menyeluruh untuk mengurangi risiko bencana alam, non-alam, dan sosial, selaras dengan kebijakan pembangunan daerah.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur berbagai aspek penanggulangan bencana, meliputi:

1. Tahapan Penanggulangan Bencana: Prabencana (situasi tidak terjadi bencana dan potensi bencana), saat tanggap darurat, dan pascabencana (rehabilitasi dan rekonstruksi).
2. Peran Para Pihak: Badan usaha, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga internasional dalam penanggulangan bencana.
3. Hak dan Kewajiban Masyarakat: Hak atas perlindungan, informasi, partisipasi, dan bantuan; kewajiban menjaga lingkungan dan memberikan dukungan penanggulangan bencana.
4. Koordinasi dan Pengendalian: BPBD memiliki fungsi koordinasi, komando, dan pengendalian dalam penanggulangan bencana.
5. Pendanaan: Sumber dana dari APBD, masyarakat, dan badan usaha, dengan alokasi untuk prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana.
6. Bantuan Bencana: Santunan duka cita, santunan kecacatan, pinjaman lunak, dan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
7. Pengawasan: Gubernur melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan penanggulangan bencana.
8. Pemantauan, Pelaporan, dan Evaluasi: Pemantauan oleh BPBD, pelaporan oleh unsur pengarah dan pelaksana BPBD, dan evaluasi oleh unsur pengarah BPBD.

(-)

(-)