[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c458b2c6-df64-426c-b521-e5be52a6335a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 4 Tahun 2014","number","4","year","2014","published_date","2014-07-02","effective_date","2014-07-18","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"244f8a4c-c072-42a0-87ea-c867c3ae8945","Ganti Rugi Kerugian Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar","place_of_enactment","Polewali Mandar","theme","Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

tata cara-tuntutan-kerugian daerah
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2014/No.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
ABSTRAK:	\n \n untuk mengembalikan kekayaan daerah yang hilang atau berkurang sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik disengaja maupun karena kelalaian yang disebabkan oleh Pegawai Negeri bukan bendahara dan/atau Pejabat lain, maka untuk memulihkan keuangan daerah atas kekurangan yang terjadi, perlu dibuat suatu TataCara Penyelesaian Kerugian Daerah. \n dasar hukum: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.15 Tahun 2006; UU No.12 Tahun 2011; UU No.5 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2005; PP No.74 Tahun 2005; PP No.6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PP No.38 Tahun 2008; Permendagri No.9 Tahun 1996; Permendagri No.5 Tahun 1997; Permendagri No.1 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.10 Tahun 2009; Peraturan BPK No.3 Tahun 2007. \n dalam PERDA ini diatur mengenai ruang lingkup pengaturan tuntutan ganti kerugian, sumber informasi dan pelaporan, penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah, serta Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2014. \n 15 halaman, Penjelasan 10 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang tata cara tuntutan ganti kerugian daerah di Kabupaten Polewali Mandar. Latar belakangnya adalah untuk memulihkan keuangan daerah akibat kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum atau kelalaian oleh Pegawai Negeri bukan bendahara dan/atau Pejabat lain.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur sumber informasi dan pelaporan kerugian daerah, yang dapat berasal dari hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional atau tindak lanjutnya. Bupati memberitahukan tuntutan ganti kerugian kepada pihak yang bersangkutan dan dapat meminta Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM). Jika SKTJM tidak diperoleh atau tidak menjamin pengembalian kerugian, Bupati dapat mengeluarkan Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah Sementara. Penyelesaian tuntutan ganti kerugian dapat dilakukan melalui upaya damai (penggantian tunai atau angsuran), penuntutan, atau pencatatan.

Hak dan Kewajiban:

Pegawai Negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang merugikan daerah wajib mengganti kerugian tersebut.
Penyelesaian kerugian daerah dapat dilakukan dengan upaya damai, penuntutan, atau pencatatan.
Jika upaya damai tidak berhasil, Bupati dapat menerbitkan Surat Pemberitahuan Tuntutan Ganti Kerugian.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","Pasal 11:\n1. Pegawai Negeri bukan bendahara yang ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah selain wajib mengganti kerugian tersebut, dapat pula dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.\n2. Putusan pidana tidak membebaskan pelaku kerugian daerah dari tuntutan ganti kerugian daerah.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF POLEWALI MANDAR
WEST SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF POLEWALI MANDAR REGENCY
NUMBER 4 OF 2014
ON
PROCEDURES FOR REGIONAL LOSS COMPENSATION CLAIMS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF POLEWALI MANDAR,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to restore regional assets that are lost or diminished as a result of unlawful acts, whether intentional or due to negligence caused by Civil Servants other than treasurers and/or other Officials, in order to restore the regional finance for the deficiencies that occur, it is necessary to create Procedures for Settlement of Regional Losses;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Procedures for Regional Loss Compensation Claims;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c458b2c6-df64-426c-b521-e5be52a6335a","actionData","errors"]