[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c45800ca-5144-49ea-90cf-b712c6bd6488","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Penggunaan Air Tanah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lebak No. 6 Tahun 2009","number","6","year","2009","published_date","2009-06-08","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Lebak","place_of_enactment","Rangkasbitung","theme","Retribusi Izin Penggunaan Air Tanah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Retribusi Izin Penggunaan Air Tanah
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2009/NO. 6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Penggunaan Air Tanah
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa air tanah sebagai sumber daya yang vital bagi kehidupan manusia dalam pengambilan dan pemanfaatannya harus memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga diperlukan pengaturan dan pengendalian dalam pengambilan dan pemanfaatannya ; \r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Penggunaan Air Tanah ; \n UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 4 Tahun 2009; PP No. 22 Tahun 1982; PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 82 Tahun 2007; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 43 Tahun 2008; Perda Kab. Lebak No. 6 Tahun 1986; Perda Kab. Lebak No. 3 Tahun 2008; Perda Kab. Lebak No. 17 Tahun 2008. \n 1.ketentuan umum;2. penggunan air tanah;3. perizinan;4. retribusi ;5. larangan\r\n;6. penyidikan;7. upaya paksa penegakan hukum ;8. ketentuan pidana;9. ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Peraturan bupati tentang penggunaan air tanah; Peraturan bupati tentang teknik pengeboran atau penggalian air tanah; Peraturan bupati tentang perizinan dan rekomendasi teknis; Peraturan bupati tentang kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian air tanah; Peraturan bupati tentang Teknis pelaksanaan pemberian air tanah. \n 22 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Air Tanah.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang retribusi izin penggunaan air tanah di Kabupaten Lebak. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mengatur dan mengendalikan pengambilan dan pemanfaatan air tanah agar memperhatikan kelestarian lingkungan. Peraturan ini mengatur tentang penggunaan air tanah yang meliputi pemakaian dan pengusahaan air tanah. Pemakaian air tanah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, dan kegiatan bukan usaha. Pengusahaan air tanah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku produksi, pemanfaatan potensi, media usaha, atau bahan pembantu atau proses produksi. Untuk melakukan pemakaian atau pengusahaan air tanah, diperlukan izin dari Bupati, kecuali untuk pemakaian air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan pertanian rakyat dengan batasan tertentu. Peraturan ini juga mengatur tentang tata cara memperoleh izin, hak dan kewajiban pemegang izin, serta berakhirnya izin. Selain itu, diatur pula mengenai retribusi yang dikenakan atas izin penggunaan air tanah, termasuk objek, subjek, golongan, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran penetapan tarif, struktur dan besarnya tarif, wilayah pemungutan, saat retribusi terutang, tata cara pemungutan dan pembayaran, sanksi administrasi, serta tata cara pengurangan dan pembebasan retribusi.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 4 ayat (5), Pasal 7 ayat (2), Pasal 20, Pasal 23 ayat (4), dan Pasal 35 dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).\n2. Pelanggaran terhadap peraturan ini merupakan pelanggaran.\n3. Pengambilan Air Tanah yang menimbulkan kerusakan terhadap kelestarian sumber air dan lingkungan hidup diancam dengan ketentuan pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF LEBAK REGENCY
NUMBER 6 OF 2009
CONCERNING
LOCAL FEE FOR GROUNDWATER UTILIZATION PERMIT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF LEBAK,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that groundwater as a vital resource for human life in its extraction and utilization must consider environmental sustainability so that regulation and control in its extraction and utilization are necessary; \n that based on the above considerations, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning the Local Fee for Groundwater Utilization Permit; \n \n
In view of:	\n \n Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1981 Number 76, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3209); \n Law Number 18 of 1997 concerning Regional Taxes and Regional Levies (State Gazette of the Republic of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c45800ca-5144-49ea-90cf-b712c6bd6488","actionData","errors"]