[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c44f05f6-ad0b-4f10-bc8e-95f247b8cb02","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Musi Rawas Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Rawas Nomor 4 Tahun 2023","number","4","year","2023","published_date","2023-09-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Musi Rawas","place_of_enactment","Muara Beliti","theme","Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENDIDIKAN-PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2023/No.04
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
ABSTRAK:	\n \n Dasar Pertimbangan dalam Peraturan ini adalah bahwa Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa, dan falsafah hidup berbangsa dan bernegara menjadi tanggung jawab negara untuk dilestarikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; bahwa Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan untuk peningkatan pengamalan Pancasila, membina kerukunan dan toleransi masyarakat yang majemuk yang terdiri atas beragam suku, ras, agama, golongan, sosial, ekonomi, budaya, dan kearifan lokal sehingga terwujud masyarakat Kabupaten Musi Rawas yang berkarakter unggul dan menjiwai Pancasila; bahwa perlu dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf, huruf, dan huruf perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 28 Tahun 1959; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 29 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 71 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas No 10 Tahun 2016; \n Dalam Peraturan ini diatur tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pancasila adalah suatu ideologi dan dasar Negara Indonesia yang menjadi landasan dari segala keputusan bangsa dan mencerminkan kepribadian bangsa indonesia, Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal lka, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diatur mengenai ketentuan umum, penyelenggaraan pendidikan pancasila dan wawasan kebangsaan, muatan materi, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, kerja sama, pendanaan, ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2023. \n Pedoman pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan wawasan Kebangsaan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. \n 11 hlm, Penjelasan : 4 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Musi Rawas. Latar belakangnya adalah Pancasila sebagai dasar negara yang perlu dilestarikan dan adanya masalah penghayatan serta pengamalan Pancasila. Tujuannya adalah meningkatkan pengamalan Pancasila, membina kerukunan masyarakat, mewujudkan semangat nasionalisme, dan menciptakan persatuan bangsa.

Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) terkait seperti bidang kesatuan bangsa dan politik, pendidikan, dan kebudayaan. Penyelenggaraan ini dapat melibatkan kecamatan, instansi vertikal, dan masyarakat melalui Forum Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Sasaran pendidikan ini meliputi siswa, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, ASN, guru, dan tokoh masyarakat.

Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal. Pendidikan formal dilaksanakan melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, dan non-kurikuler. Pendidikan nonformal dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan, kegiatan kebudayaan, sosialisasi, peringatan Hari Lahir Pancasila, dan kegiatan pendukung lainnya. Pendidikan informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbasis budaya.

Materi pendidikan meliputi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan muatan lokal. Peran serta masyarakat meliputi partisipasi aktif, dukungan pelaksanaan, dan peningkatan kemampuan. Pemerintah Daerah melakukan penilaian terhadap peran serta masyarakat dan memberikan penghargaan atau insentif. Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan, yang secara teknis dilaksanakan oleh PD bidang kesatuan bangsa dan politik. PD dapat melaksanakan kerja sama dengan berbagai pihak. Pendanaan bersumber dari APBD dan sumber dana lain yang sah.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF MUSI RAWAS
THE PROVINCE OF SOUTH SUMATERA

REGIONAL REGULATION OF MUSI RAWAS REGENCY
NUMBER A. YEAR 2023
on
Pancasila Education and National Insight

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MUSI RAWAS,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that Pancasila as the basis of the state, the nation's ideology, and the philosophy of national and state life is the responsibility of the state to be preserved in social, national and state life;
that Pancasila Education and National Insight are organized to improve the practice of Pancasila, foster harmony and tolerance in a diverse society consisting of various ethnicities, races, religions, groups, social, economic, cultural, and local wisdom so as to create a Musi Rawas Regency community with superior character and inspiring Pancasila;
that it is necessary to have a legal basis for the Regional Government in organizing Pancasila

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c44f05f6-ad0b-4f10-bc8e-95f247b8cb02","actionData","errors"]