[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c44b0655-3ae5-4027-81a2-d26f8b31c598","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2020","number","4","year","2020","published_date","2020-09-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tulungagung","place_of_enactment","Tulungagung","theme","Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

DESA
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD 1E/2020
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan; b. bahwa upaya mengembangkan dan mengoptimalkan peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai mitra Kepala Desa dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat maka diperlukan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa; c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945\r\n2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950\r\n3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014\r\n4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 \r\n5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018\r\n \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; Lembaga Kemasyarakatan Desa; mekanisme pembentukan LKD; penyelenggaraan; hubungan kerja LKD; pembinaan dan pengawasan; sumber dana; pelaporan; sanksi administratif; ketentuan lain-lain; ketentuan peralihan; dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2020. \n 28 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2006 Nomor 09 Seri D)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di Kabupaten Tulungagung. \n\n Kebijakan ini bertujuan untuk:\n\n a. Mendudukan fungsi LKD sebagai mitra Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.\n b. Mendayagunakan LKD dalam proses pembangunan Desa.\n c. Menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.\n\nLKD memiliki tugas untuk melakukan pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, LKD memiliki fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat, meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat, menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif, menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.\n\nJenis LKD meliputi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Rukun Tetangga, Rukun Warga, Karang Taruna, dan Pos Pelayanan Terpadu. Pembentukan LKD dilaksanakan melalui musyawarah dan ditetapkan oleh Kepala Desa. Pengurus LKD memegang jabatan selama 5 tahun dan dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya serta menjadi anggota partai politik.\n\nPemerintah Desa menyusun program Desa dalam upaya Penyelenggaraan LPMD sesuai dengan esensi dan kebutuhan masyarakat, meliputi pemberdayaan masyarakat di bidang pemerintahan desa, kelembagaan, ekonomi, teknologi, kesehatan, dan pendidikan. Hubungan kerja LKD dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan, dengan Badan Permusyawaratan Desa bersifat konsultatif, dan dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya bersifat koordinatif. Bupati, Camat, dan Pemerintah Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap LKD.","transitional_provisions","1. LKD yang sudah terbentuk sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, agar menyesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. LKD yang melanggar ketentuan Pasal 8 dan Pasal 51 dapat dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan/atau penghentian sementara sebagian atau keseluruhan kegiatan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TULUNGAGUNG
PROVINCE OF EAST JAVA

REGIONAL REGULATION OF TULUNGAGUNG REGENCY
NUMBER 4 OF 2020
ON
EMPOWERMENT OF VILLAGE COMMUNITY INSTITUTIONS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TULUNGAGUNG,

\n\n \n \n

Considering:

that the Village has the right of origin and traditional rights in regulating and managing the interests of the local community and plays a role in realizing the ideals of independence;
that efforts to develop and optimize the role and function of Village Community Institutions as partners of the Village Head in accelerating the realization of community welfare require Empowerment of Village Community Institutions;
that Regional Regulation Number 10 of 2006 concerning Community Institutions is no longer in accordance with the development of laws and regulations, so it needs to be replaced;
that based on the considerations as referred to in letters

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c44b0655-3ae5-4027-81a2-d26f8b31c598","actionData","errors"]