[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c44a72d5-5d8f-499b-b73f-b3ad84a89060","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018","short_title","Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2019","number","12","year","2019","published_date","2019-09-17","effective_date","2019-09-18","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"cc7f7bbd-f25f-486a-82f2-b1acb0a84310","Anggaran Belanja Negara","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pertnggungjawaban-pelaksanaan-anggaran-pendapatan-dan- belanja-negara
2019
Undang-undang (UU) NO. 12, LN.2019/NO.169, TLN NO. 6388, JDIH.SETNEG.GO.ID : 11 HLM.
Undang-undang (UU) TENTANG Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:	\n \n Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang telah dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN TA 2018, perlu dilakukan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapata dan belanja negara TA 2018. \n Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan; UU Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN TA 2018. \n Pertangungjawaban atas pelaksanaan APBN TA 2018 tertuang dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018.\r\nLaporan Keuangan Pemerintah Pusat terdiri dari:\r\n1. LRA Pendapatan dan Belanja Negara TA 2018;\r\n2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih TA 2018;\r\n3. Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2018;\r\n4. Laporan Operasional TA 2018;\r\n5. Laporan Arus Kas TA 2018;\r\n6. Laporan Perubahan Ekuitas TA 2018;\r\n7. Catatan atas Laporan Keuangan. \r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2019. \n - \n - \n 29 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Undang-Undang ini mengatur tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2018, yang menjadi dasar pertanggungjawaban, terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Latar Belakang dan Tujuan:\nUndang-Undang ini dibentuk untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang terbuka dan bertanggung jawab, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN Tahun Anggaran 2018, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017.

Ketentuan Substansial:

Laporan Realisasi Anggaran: Realisasi Pendapatan Negara sebesar Rp1.943,67 triliun (102,58% dari target), Belanja Negara sebesar Rp2.213,11 triliun (99,66% dari target), sehingga terdapat Defisit Anggaran sebesar Rp269,44 triliun (82,67% dari anggaran pembiayaan). Pembiayaan untuk menutup defisit sebesar Rp305,59 triliun (93,79% dari anggaran pembiayaan), menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp36,24 triliun.
Laporan Perubahan SAL: Saldo Anggaran Lebih Awal sebesar Rp138,35 triliun, SiLPA sebesar Rp36,24 triliun, penyesuaian SAL sebesar Rp639,04 miliar, sehingga Saldo Anggaran Lebih Akhir sebesar Rp175,24 triliun.
Neraca Pemerintah Pusat: Aset sebesar Rp6.325,28 triliun, Kewajiban sebesar Rp4.917,47 triliun, dan Ekuitas sebesar Rp1.407,80 triliun.
Laporan Operasional: Pendapatan Operasional sebesar Rp2.169,15 triliun, Beban Operasional sebesar Rp2.249,59 triliun, sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp80,43 triliun. Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp145,29 triliun, menghasilkan Defisit Laporan Operasional sebesar Rp225,73 triliun.
Laporan Arus Kas: Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi minus Rp85,60 triliun, Aktivitas Investasi minus Rp245,13 triliun, Aktivitas Pendanaan Rp366,98 triliun, dan Aktivitas Transitoris minus Rp5,37 triliun.
Laporan Perubahan Ekuitas: Ekuitas Awal sebesar Rp1.540,78 triliun, Defisit Laporan Operasional sebesar Rp225,73 triliun, Koreksi-koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas sebesar Rp92,24 triliun, Transaksi Antar Entitas sebesar Rp513,17 miliar, sehingga Ekuitas Akhir sebesar Rp1.407,80 triliun.
Catatan atas Laporan Keuangan: Penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan keuangan.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 12 OF 2019
CONCERNING
ACCOUNTABILITY FOR THE IMPLEMENTATION OF THE STATE REVENUE
AND EXPENDITURE BUDGET FOR FISCAL YEAR 2018

BY THE GRACE OF ALMIGHTY GOD

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to realize state financial management that has been carried out in an open and accountable manner for the greatest prosperity of the people based on Law Number 15 of 2017 concerning the State Revenue and Expenditure Budget for Fiscal Year 2018, it is necessary to carry out accountability for the implementation of the state revenue and expenditure budget for fiscal year 2018;
that based on the considerations as referred to in letter a and to implement the provisions of Article 3 paragraph (2) of Law Number 17 of 2003 concerning State Finances and Article 41 paragraph (3) of Law

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c44a72d5-5d8f-499b-b73f-b3ad84a89060","actionData","errors"]