[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c44a58e5-4860-465e-9585-47d4a54bfd40","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barito Kuala Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala No. 36 Tahun 2008","number","36","year","2008","published_date","2008-11-19","effective_date","2008-11-20","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Barito Kuala","place_of_enactment","Marabahan","theme","Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Desa
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 36, LD.2008/NO.36
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan mekanisme penyusunan Peraturan Desa; bahwa guna menjamin kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan sesuai kewenangannya, Pemerintah Desa berwenang menetapkanPeraturan Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peaturan Daerah tentang Pedoman dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa; \n Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 10 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 \n Peraturan Daertah ini Mengatur Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Asas Dan Jenis; Materiu Muatan; Persiapan Dan Pembahasan; Partisipasi Masyrakat; Kerangka Struktur Dan Teknik Penyusutan; Pembahasaan Dan Pengesahan; Peraturan Desa TYentang APB Desa; Penomoran, Pengundangan Dan Penyebarluasan; Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2008. \n 28 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 14 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa serta ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 36 Tahun 2008 ini mengatur tentang pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan Peraturan Desa. \n\n Latar belakang dan tujuan dari peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di tingkat desa sesuai dengan kewenangannya. \n\n Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n 1. Asas penyusunan Peraturan Desa, yang meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan pembentuk yang tepat, kesesuaian jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, berdaya guna dan berhasil guna, kejelasan rumusan, dan keterbukaan.\n 2. Asas materi muatan Peraturan Desa, yang meliputi pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban, kepastian hukum, dan keseimbangan.\n 3. Jenis peraturan perundang-undangan di tingkat desa, yaitu Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa.\n 4. Materi muatan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa, serta larangan bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.\n 5. Persiapan dan pembahasan Rancangan Peraturan Desa yang dilakukan oleh BPD bersama Kepala Desa, serta partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan.\n 6. Kerangka struktur Peraturan Desa, yang terdiri dari penamaan/judul, pembukaan, batang tubuh, penutup, penjelasan, dan lampiran (bila diperlukan).\n 7. Pembahasan dan pengesahan Rancangan Peraturan Desa, termasuk mekanisme pengambilan keputusan di BPD.\n 8. Ketentuan khusus mengenai Peraturan Desa tentang APB Desa, termasuk mekanisme evaluasi oleh Bupati.\n 9. Penomoran, pengundangan, dan penyebarluasan Peraturan Desa.","transitional_provisions","Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 14 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa serta ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF BARITO KUALA REGENCY
NUMBER 36 YEAR 2008
ΤΕΝΤΑNG
GUIDELINES FOR THE ESTABLISHMENT AND MECHANISM FOR COMPILATION OF
VILLAGE REGULATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BARITO KUALA,

\n\n \n \n

Considering :

that to implement the provisions of Article 62 of Government Regulation Number 72 of 2005 on Villages, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on the Establishment and mechanism for the preparation of Village Regulations;
that in order to ensure legal certainty in the implementation of government, development and community development in accordance with their authority, the Village Government is authorized to stipulate Village Regulations;
that based on the considerations as referred to in letters a and letter b, it is necessary to form a Regional Regulation on Guidelines and Mechanisms for the Preparation of Village Regulations;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c44a58e5-4860-465e-9585-47d4a54bfd40","actionData","errors"]