[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c449aa2d-b1d2-41d8-a05d-082e43e2b224","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":85,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kutai Barat Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Limbah Kelapa Sawit","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Barat Nomor 17 Tahun 2019","number","17","year","2019","published_date","2019-01-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"2046c88d-3728-4a97-b2e9-9d3d5f655e17","Kehutanan & Perkebunan",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kutai Barat","place_of_enactment","Sendawar","theme","Pengelolaan Limbah Kelapa Sawit","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kehutanan dan perkebunan-lingkungan hidup
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, LD.2019/NO.17: TLD NO. 209
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Limbah Kelapa Sawit
ABSTRAK:	\n \n Sektor pertanian dan perkebunan memainkan peran yang penting dalam sistem perekonomian nasional Indonesia khususnya di Kabupaten Kutai Barat yang mengandalkan kelapa sawit sebagai salah satu produksi dan industri penting bagi perekonomian daerah; industri minyak sawit berpotensi menghasilkan limbah berupa limbah padat, cair dan udara yang apabila tidak di kelola akan menimbulkan pencemaran lingkungan yang dapat berdampak pada kehidupan masyarakat Kabupaten Kutai Barat; Pemerintah Kabupaten Kutai Barat perlu membuat suatu landasan hukum yang memberi kepastian dan perlindungan hukum bagi Pengelolaan Limbah Kelapa Sawit di Kabupaten Kutai Barat; berdasarkan hal tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Limbah Kelapa Sawit. \n Dasar Hukum: UUD 1945; UU No. 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015. \n Penanggungjawab Usaha adalah badan hukum atau perorangan yang karena jabatannya, bertanggungjawab secara penuh atas keseluruhan kegiatan pengelolaan limbah kelapa sawit suatu perusahaan, Pengelolaan Limbah Kelapa Sawit adalah upaya mengendalikan, mengolah dan/atau memanfaatkan air limbah, udara dan limbah padat yang tidak merupakan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) yang dihasilkan sehingga mengurangi dampak pencemaran, Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: Pengelolaan dan Baku Mutu Air Limbah, Mekanisme Perizinan pengelolaan air limbah, Pengelolaan Limbah Padat, Pengelolaan kualitas udara dan baku mutu emisi, dan Pemantauan dan Pelaporan, serta pemberian sanksi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2019. \n 9 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 17 Tahun 2019 ini mengatur tentang pengelolaan limbah kelapa sawit. Latar belakangnya adalah peran penting sektor pertanian dan perkebunan kelapa sawit dalam perekonomian daerah, serta potensi limbah kelapa sawit mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Tujuan peraturan ini adalah memberikan kepastian dan perlindungan hukum dalam pengelolaan limbah kelapa sawit.\n\nKetentuan substansial meliputi kewajiban setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk mengolah air limbah sehingga memenuhi baku mutu pembuangan atau pemanfaatan sesuai peraturan perundang-undangan. Peraturan ini melarang pemanfaatan air limbah ke tanah di luar perkebunan sendiri, di lahan peremajaan tanaman atau lahan baru berusia di bawah 3 tahun, dan untuk penyiraman pembibitan. Distribusi air limbah dari outlet IPAL ke lahan pemanfaatan harus menggunakan saluran kedap air. Setiap penanggung jawab usaha wajib memiliki izin pengelolaan air limbah yang diajukan kepada Bupati dengan masa berlaku minimal 5 tahun. Pengelolaan limbah padat juga diatur, meliputi penyimpanan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan, dengan larangan pembakaran limbah padat. Pengelolaan kualitas udara dan baku mutu emisi juga diwajibkan bagi setiap penanggung jawab usaha.","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 Ayat (2), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 Peraturan Daerah ini akan diberikan sanksi berupa:\n - teguran lisan;\n - teguran tertulis;\n - penangguhan izin; dan\n - pencabutan izin.\n2. Pelaksanaan atas sanksi meliputi:\n - Teguran lisan tidak diindahkan dalam 1 bulan, berlanjut ke teguran tertulis.\n - Teguran tertulis tidak diindahkan dalam 2 minggu, berlanjut ke penangguhan atau pencabutan izin.\n3. Penentuan sanksi administratif disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF WEST KUTAI
EAST KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF WEST KUTAI REGENCY
NUMBER 17 OF 2019
CONCERNING
OIL PALM WASTE MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF WEST KUTAI,

\n\n \n \n

Considering:

that the agriculture and plantation sectors play an important role in the Indonesian national economic system, especially in West Kutai Regency, which relies on oil palm as one of the important productions and industries for the regional economy;
that the palm oil industry has the potential to produce waste in the form of solid, liquid and air waste, which if not managed, will cause environmental pollution that can have an impact on the lives of the people of West Kutai Regency;
that the West Kutai Regency Government needs to create a legal foundation that provides certainty and legal protection for Oil Palm Waste Management in West Kutai Regency;
that based

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c449aa2d-b1d2-41d8-a05d-082e43e2b224","actionData","errors"]