[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c4495bdd-dbc5-4c36-91cb-fff5a2e23bbb","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamongan No. 3 Tahun 2015","number","3","year","2015","published_date","2015-01-08","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Lamongan","place_of_enactment","Lamongan","theme","Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

DESA
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, Lembaran Daerah No 3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Desa
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan, Pasal 31 ayat (2), Pasal 50 ayat (2), Pasal 65 ayat (2), Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, clan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Desa. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;\r\nUU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;\r\nUU No 12 Tahun 2011;\r\nUU No 6 Tahun 2014;\r\nUU No 23 Tahun 2014;\r\nPP No 79 Tahun 2005;\r\nPP No 43 Tahun 2014;\r\nPP No 60 Tahun 2014;\r\nPerpres No 87 Tahun 2014;\r\nPermendagri No 1 Tahun 2014;\r\nPermendagri No 111 Tahun 2014;\r\nPermendagri No 112 Tahun 2014;\r\nPermendagri No 113 Tahun 2014;\r\nPermendagri No 114 Tahun 2014;\r\nPerda Prov Jawa Timur No 5 Tahun 2012;\r\nPerda Kab. Lamongan No 15 Tahun 2011. \n Pengaturan Desa dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.\r\nPenataan Desa meliputi:\r\na. pembentukan;\r\nb. penghapusan;\r\nc. penggabungan;\r\nd. perubahan status;dan e. penetapan Desa. \r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :\r\na. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nemer 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nemer 6/E);\r\nb. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nemer 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Sadan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nemer 7 /E);\r\nc. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nemer 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nemer 8/E);\r\nd. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Namer 12 Tahun 2006\r\ntentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nemer 9 /E);\r\ne. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nemer 13 Tahun 2006\r\ntentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa\r\n(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nemer 10/E);\r\nf. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nemer 15 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nemer 12/E);\r\ng. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nemer 16 Tahun 2006 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 13/E);\r\nh. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nemer 17 Tahun 2006\r\ntentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah\r\nKabupaten Lamongan Tahun 2006 Nemer 14/E);\r\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Namer 15/E);\r\nJ. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nemer 19 Tahun 2006\r\ntentang Kerjasama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan\r\nTahun 2006 Namer 16/E);\r\nk. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nemer 20 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor\r\n17/E);\r\nI. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme penyusunan Produk Hukum di Desa (Lernbaran Dae rah Ka bu paten Lamongan Tahun 2012 Nomor\r\n3); dan\r\nm. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 ten tang\r\nPedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa\r\n(Lernbaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 4),\r\nDicabut dan dinyatakan tidak berlaku.\r\n \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 8/E);\n4. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 9/E);\n5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 10/E);\n6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 12/E);\n7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2006 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 13/E);\n8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);\n9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);\n10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 19 Tahun 2006 tentang Kerjasama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 16/E);\n11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 17/E);\n12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme penyusunan Produk Hukum di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 3); dan\n13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 4).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa bertujuan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Peraturan ini mengatur berbagai aspek terkait desa, termasuk penataan desa yang meliputi pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status, dan penetapan desa. Pembentukan desa harus memenuhi syarat usia desa induk minimal 5 tahun dan jumlah penduduk minimal 6.000 jiwa. Pemerintah daerah dapat memprakarsai pembentukan desa berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa, dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya, serta kemampuan dan potensi desa.\n\nPeraturan ini juga mengatur kewenangan desa yang meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah, serta kewenangan lain yang ditugaskan sesuai peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan pemerintahan desa didasarkan pada asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif.\n\nKepala desa memiliki tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak di daerah, dengan tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan. Peraturan ini juga mengatur keuangan dan kekayaan desa, termasuk pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.","transitional_provisions","1. Masa jabatan kepala Desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.\n2. Periodisasi masa jabatan kepala Desa mengikuti ketentuan Peraturan Daerah ini.\n3. Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa keanggotaanya.\n4. Periodisasi keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa mengikuti ketentuan Peraturan Daerah ini.\n5. Perangkat Desa yang tidak berstatus pegawai negeri sipil tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya.\n6. Perangkat Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.","sanctions","Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4), Pasal 29 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF LAMONGAN
THE PROVINCE OF EAST JAVA

REGIONAL REGULATION OF LAMONGAN REGENCY
NUMBER 3 OF 2015
ON
VILLAGE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF LAMONGAN,

Considering / Whereas :

that to implement the provisions of Article 31 paragraph (2), Article 50 paragraph (2), Article 65 paragraph (2), Article 84 paragraph (3) of Law Number 6 of 2014 on Villages, and to optimize the implementation of Village Governance, the implementation of Village development, Village community development, and Village community empowerment, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on Villages.

Bearing in Mind / Having Regard to :

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of THE REPUBLIC OF INDONESIA;
Law Number 12 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within The Province of East Java (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1950 Number 41), as amended by Law Number 2 of 1965 (State

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c4495bdd-dbc5-4c36-91cb-fff5a2e23bbb","actionData","errors"]