[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c444074a-0bc5-491c-99da-ab599a79a19f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":85,"_90":85,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Inovasi Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 1 Tahun 2019","number","1","year","2019","published_date","2019-06-17","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"e7a10380-e482-4ad0-a4f3-b9d2fd0ef772","Riset & Teknologi","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur","place_of_enactment","Bula","theme","Inovasi Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

INOVASI DAERAH
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2019/NO. 190, TLD.2019/NO.149, LL SETDA KAB. SBT : 14 HAL
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Inovasi Daerah
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, perlu adanya inovasi daerah. Inovasi daerah dikembangkan dengan pemanfaatan sumber daya dan potensi daerah sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu membentuk Peraturan Dareah tentang Inovasi Daerah. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Indonesia Nomor 38 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-001 Tahun 2017. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Inovasi Daerah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2019. \n Penjelasan 7 Hal \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sasaran inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, peningkatan daya saing daerah, dan peningkatan ekonomi kreatif. Inovasi daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak menimbulkan konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Ruang lingkup penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Seram Bagian Timur meliputi kebijakan penguatan SIDa, penataan unsur SIDa, dan pengembangan SIDa. Bentuk inovasi daerah meliputi inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, inovasi Pelayanan Publik, dan/atau inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Kriteria inovasi daerah meliputi mengandung pembaharuan, memberi manfaat, memperhatikan kearifan lokal, tidak bertentangan dengan sistem tata nilai, tidak mengakibatkan pembebanan yang tidak sesuai, sesuai dengan tujuan pembangunan daerah, peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, merupakan urusan pemerintahan daerah, dan dapat direplikasi.

Inisiatif inovasi daerah dapat berasal dari Kepala Daerah, Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara, Perangkat Daerah, dan Anggota Masyarakat. Proses pengusulan dan penetapan inisiatif inovasi daerah diatur secara rinci, termasuk evaluasi oleh Tim Independen atau Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan. Kepala Daerah menetapkan keputusan mengenai Inovasi Daerah dan menugaskan Perangkat Daerah untuk melaksanakan uji coba Inovasi Daerah. Pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah harus didokumentasikan dan dievaluasi. Kebijakan penguatan SIDa dilakukan dengan penyusunan roadmap SIDa. Penataan unsur SIDa meliputi penataan kelembagaan, jaringan, dan sumber daya SIDa. Pengembangan SIDa meliputi pengembangan komitmen dan konsensus, pemetaan potensi dan analisis SIDa, dan pemberlanjutan penguatan SIDa. Bupati membentuk Tim Koordinasi Penguatan SIDa Kabupaten Seram Bagian Timur untuk melaksanakan penguatan SIDa. Pembiayaan penguatan SIDa bersumber dari APBN, APBD, dan sumber dana lain yang sah.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF EAST SERAM
THE PROVINCE OF MALUKU

REGIONAL REGULATION OF EAST SERAM REGENCY
NUMBER 1 OF 2019
ON
REGIONAL INNOVATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

EAST SERAM REGENCY
REGENT OF EAST SERAM,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering :

that to support the improvement of Regional Government performance and Public Services optimally in order to realize community welfare, there is a need for regional innovation;
that regional innovation is developed by utilizing regional resources and potential in accordance with regional development goals;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to establish a Regional Regulation on Regional Innovation;

Bearing in Mind :

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 40 of 2003 on the Establishment of East Seram Regency,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c444074a-0bc5-491c-99da-ab599a79a19f","actionData","errors"]