Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 91/PMK.010/2016

Peraturan Menteri Keuangan ini bertujuan untuk mengatur pelaksanaan subsidi Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh Pemerintah atas bunga atau imbalan surat berharga negara yang diterbitkan di pasar internasional, serta penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran surat berharga negara di pasar internasional. Kebijakan ini didasarkan pada pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015. Ketentuan ini mencakup pembagian kewenangan antara Menteri Keuangan dan Direktur Jenderal Pajak dalam pelaksanaan pembayaran subsidi, serta mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban subsidi tersebut. Surat berharga negara yang dimaksud meliputi surat utang negara dan surat berharga syariah negara yang diterbitkan dalam valuta asing. Pihak ketiga yang terlibat dalam jasa penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran surat berharga negara termasuk agen penjual, agen pembeli/penukar, dan konsultan hukum internasional.