[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c419552f-3d92-4e9f-819e-6455a44f5828","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":82,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sambas Nomor 5 Tahun 2013 tentang Program Legislasi Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sambas No. 5 Tahun 2013","number","5","year","2013","published_date","2013-09-19","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"8239c8e8-e9f6-4adb-b763-f2824c2e6e50","Proses Peradilan & Hukum Acara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sambas","place_of_enactment","Sambas","theme","Program Legislasi Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

OTONOMI DAERAH-PERENCANAAN\t
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2013/NO.5, TLD NO.5, LL KAB. SAMBAS:14 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Program Legislasi Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa pembangunan hukum nasional dalam negara hukum Indonesia melalui pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan perwujudan nilai nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan dalam upaya mencapai tujuan nasional. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959; UU No.25 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.17 Tahun 2007, UU No.27 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, PP No.38 Tahun 2007, Perpres No.61 Tahun 2005, Permendagri No.53 Tahun 2011, Perda No.2 Tahun 2008, Perda No.9 Tahun 2008, Perda No.2 Tahun 2010; \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur diatur tentang Ketentuan Umum; Asas, maksud dan Tujuan; Visi dan Misi; Arah Kebijakan; Penyusunan Prolegda; Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Prolegda; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Perda ini memiliki 10 halaman dan 4 halaman penjelasan \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 5 Tahun 2013 tentang Program Legislasi Daerah (Prolegda) dibentuk untuk memberikan kepastian hukum dalam perencanaan penyusunan Prolegda. Penyusunan Prolegda berasaskan Pancasila dan UUD 1945, dengan maksud memberikan gambaran objektif tentang arah kebijakan pembentukan Peraturan Daerah, menentukan skala prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), serta menciptakan sinergitas antara Pemerintah Daerah dan DPRD. Tujuannya adalah mempercepat pembentukan Perda, membentuk Perda yang berbasis pada nilai kebenaran, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum, mewujudkan produk hukum daerah yang demokratis dan responsif, serta mendukung supremasi hukum.

Visi penyusunan Prolegda adalah mewujudkan Peraturan Daerah yang memenuhi persyaratan filosofis, yuridis, sosiologis, politis, konsisten, dan konsekuen. Misi yang diemban meliputi formulasi materi hukum yang responsif, membangun struktur hukum yang profesional, membangun budaya sadar hukum, dan mewujudkan lembaga pembentuk peraturan daerah yang kuat dan berwibawa.

Kebijakan Prolegda diarahkan untuk menciptakan produk hukum daerah yang sesuai dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional serta kebutuhan daerah. Penyusunan Prolegda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah secara terencana, terpadu, dan sistematis, dikoordinasikan oleh DPRD melalui Badan Legislasi. Prolegda memuat program pembentukan Perda dengan judul Raperda, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu satu tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Raperda.

","transitional_provisions","1. Rancangan Peraturan Daerah yang telah diajukan oleh Bupati kepada DPRD atau Rancangan Peraturan Daerah yang telah diajukan oleh DPRD kepada Bupati, dijadikan prioritas untuk penyusunan Prolegda.\n2. Prolegda yang telah disusun dan disepakati bersama antara DPRD dan Bupati dapat dilanjutkan sampai berakhirnya tahun anggaran berjalan.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF SAMBAS REGENCY
NUMBER 5 OF 2013
ON
REGIONAL LEGISLATION PROGRAM

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SAMBAS,

\n\n \n \n

Considering:

that the development of national law in the Indonesian rule of law through the formation of laws and regulations is an embodiment of the values of Pancasila and the 1945 Constitution to carry out government affairs and development in an effort to achieve national goals;
that based on Article 39 of Law Number 12 of 2011 on the Establishment of Laws and Regulations, the planning for the preparation of Sambas Regency Regional Regulations is carried out in the Regional Legislation Program;
that in order to provide legal certainty for the planning of the preparation of the regional legislation program for Sambas Regency, it is necessary to regulate it in regional regulations;
that based on the considerations as referred to in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c419552f-3d92-4e9f-819e-6455a44f5828","actionData","errors"]