[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c4136c43-5651-4d80-91ce-c0e994774519","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Urusan Bidang Perpustakaan","short_title","Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 8 Tahun 2021","number","8","year","2021","published_date","2021-08-19","effective_date","2021-08-23","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","3a6a5580-7b6a-419a-b419-bb8b507d66cf","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Perpustakaan Nasional","short_name","Peraturan Perpusnas","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"0a3cfb9e-6846-4d36-871c-dcb4bee3509a","Profesi & Sertifikasi Keahlian","tags",[],"location","Perpustakaan Nasional RI","place_of_enactment","Jakarta","theme","Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Urusan Bidang Perpustakaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KAMUS KOMPETENSI - TEKNIS JABATAN - BIDANG PERPUSTAKAAN
2021
Peraturan Perpustakaan Nasional NO. 8, BN 2021 (951): 7 Halaman, jdih.perpusnas.go.id
Peraturan Perpustakaan Nasional TENTANG Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Urusan Bidang Perpustakaan
ABSTRAK:	\n \n Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, kamus kompetensi teknis jabatan urusan pemerintahan bidang perpustakaan disusun dan ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional sesuai dengan kewenangannya setelah mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. \n Dasar Hukum Peraturan Perpustakaan Nasional Adalah; UU No. 43 Tahun 2007; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 24 Tahun 2014; Keppres No. 103 Tahun 2001; Peraturan PANRB No. 9 Tahun 2014; Peraturan PANRB No. 38 Tahun 2017; Dan Peraturan Perpusnas No. 4 Tahun 2020. \n Peraturan ini mengatur tentang Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan. Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan digunakan sebagai salah satu acuan dalam menyusun standar Kompetensi jabatan urusan pemerintahan bidang perpustakaan sesuai dengan karakteristik tugas jabatan. Perpustakaan Nasional melakukan evaluasi terhadap Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Perpustakaan Nasional dapat menyusun dan menetapkan perubahan atas Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan setelah mendapatkan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Perpustakaan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2021. \n Lampiran File; 26 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Perpustakaan Nasional ini menetapkan Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan. Latar belakangnya adalah kebutuhan akan standar kompetensi jabatan untuk manajemen jabatan berbasis sistem merit di bidang perpustakaan. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menyediakan acuan dalam menyusun standar kompetensi jabatan urusan pemerintahan bidang perpustakaan.

Ketentuan Substansial:

Kamus Kompetensi Teknis: Kamus ini digunakan sebagai acuan dalam menyusun standar kompetensi jabatan urusan pemerintahan bidang perpustakaan sesuai dengan karakteristik tugas jabatan.
Jabatan yang Dicakup: Jabatan yang termasuk dalam urusan pemerintahan bidang perpustakaan meliputi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional.
Kompetensi Teknis: Kompetensi teknis terdiri atas penyusunan kebijakan bidang perpustakaan, advokasi kebijakan bidang perpustakaan, manajemen perpustakaan, pengembangan koleksi perpustakaan, pengorganisasian bahan perpustakaan dan pengetahuan, pelayanan informasi dan referensi, pengembangan literasi informasi, pelestarian bahan perpustakaan, dan pengembangan sistem kepustakawanan.
Evaluasi Kamus Kompetensi: Perpustakaan Nasional melakukan evaluasi terhadap Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE NATIONAL LIBRARY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 8 OF 2021
ON
TECHNICAL COMPETENCY DICTIONARY FOR POSITIONS IN
GOVERNMENTAL AFFAIRS IN THE FIELD OF LIBRARY SCIENCE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE NATIONAL LIBRARY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that in administering position management for governmental affairs in the field of library science based on a merit system, job competency standards are required;
that job competency standards for governmental affairs in the field of library science are structured based on a technical competency dictionary, a managerial competency dictionary, and a socio-cultural competency dictionary;
that based on the provisions of Article 7 paragraph (1) of the Regulation of the Minister of State Apparatus Utilization and Bureaucratic Reform Number 38 of 2017 concerning Job Competency Standards for State

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c4136c43-5651-4d80-91ce-c0e994774519","actionData","errors"]