[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c40b66f0-e625-4a3a-bb58-54dc293f82c9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pembangunan dan Pemanfaatan Teknologi Intelijen","short_title","Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2023","number","7","year","2023","published_date","2023-10-24","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","00d57d96-b3b2-4b8c-8f36-c9b9d57941fc","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional","short_name","Perka BNN","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"e45b1363-11cb-4a11-b70b-f69c41a05334","Pemberantasan Narkotika","tags",[],"location","Badan Narkotika Nasional","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pembangunan dan Pemanfaatan Teknologi Intelijen","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pembangunan - Pemanfaatan - Teknologi Intelijen - Badan Narkotika Nasional
2023
Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional NO. 7, jdih.bnn.go.id: 6 hlm.
Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional TENTANG Pembangunan dan Pemanfaatan Teknologi Intelijen
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka mendukung pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika perlu melakukan pembangunan dan pemanfaatan teknologi intelijen dengan memperhatikan aspek efektif, efisien, andal, aman, dan patuh. Pembangunan dan pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan Badan Narkotika Nasional didukung sistem pengelolaan data dan informasi intelijen yang terpadu dan komprehensif, perlu panduan pembangunan dan pemanfaatan teknologi informasi intelijen di lingkungan Badan Narkotika Nasional. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang pembangunan dan pemanfaatan teknologi intelijen. \n Dasar hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009; Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019; Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020. \n Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini mengatur mengenai pembangunan dan pemanfaatan teknologi intelijen. Direktorat Intelijen mempunyai tugas melaksanakan kegiatan intelijen dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di bidang Pemberantasan. Kegiatan intelijen sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan pembangunan dan pemanfaatan teknologi intelijen di lingkungan BNN. Pembangunan dan pemanfaatan teknologi informasi tersebut meliputi: a. perencanaan strategis; b. pembangunan dan pengembangan teknologi intelijen: c. pengamanan data dan informasi intelijen; d. sumber daya manusia; e. sumber data dan informasi; f. kerja sama teknologi intelijen: g. penempatan dan pengelolaan teknologi intelijen; dan h. administrasi sistem pengelolaan data dan informasi intelijen. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2023. \n 6 Hal. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini mengatur tentang pembangunan dan pemanfaatan teknologi intelijen dalam rangka mendukung pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Latar belakangnya adalah perlunya pembangunan dan pemanfaatan teknologi intelijen yang efektif, efisien, andal, aman, dan patuh, serta didukung oleh sistem pengelolaan data dan informasi intelijen yang terpadu dan komprehensif.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Perencanaan strategis pembangunan dan pemanfaatan teknologi intelijen yang mengacu pada grand design BNN, rencana strategis BNN, road map Deputi Bidang Pemberantasan BNN, dan grand design IT Direktorat Intelijen BNN. Perencanaan strategis ini memuat rencana kebutuhan dan rencana pemeliharaan, yang disampaikan kepada Biro Perencanaan Sekretariat Utama BNN.
Tahapan pembangunan dan pengembangan teknologi intelijen yang meliputi perumusan kebutuhan, perancangan teknis, pembuatan layanan, pengujian, pengendalian, implementasi, dan evaluasi. Pembangunan dan pengembangan teknologi intelijen terdiri dari aplikasi dan data, termasuk sistem database analisis kasus terintegrasi, sistem tactical intercept, software analisa intelijen, call data records, internet protocol data record, penyadapan pada monitoring center, mobile location tracking, dan digital forensics.
Pengamanan data dan informasi intelijen yang bersifat rahasia, meliputi data, informasi, aplikasi, dan infrastruktur intelijen. Data dan informasi ini dilarang disebarluaskan kepada pihak yang tidak berwenang. Pengamanan dilakukan untuk menjamin kerahasiaan, keutuhan, keaslian, dan kenirsangkalan sumberdaya.
Sumber daya manusia yang terdiri atas Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrasi, Pejabat Pengawas, dan Pelaksana, yang dapat diberikan peningkatan kompetensi.
Sumber data dan informasi yang berasal dari hasil kegiatan intelijen, operasi intelijen, serta pengintegrasian data dan informasi melalui koordinasi internal BNN atau melalui Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama Pertukaran Data dan Informasi.
Kerja sama teknologi intelijen dengan pihak eksternal, meliputi instansi dalam negeri (pemerintah dan swasta berbadan hukum) dan instansi luar negeri.
Penempatan dan pengelolaan teknologi intelijen yang dilakukan secara terpusat, terintegrasi, dan terhubung di BNN dan pihak eksternal, sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Tata Kelola Intelijen.
Administrasi sistem pengelolaan data dan informasi intelijen yang dilakukan secara tertib dan akuntabel.
Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Direktorat Intelijen Deputi Bidang Pemberantasan BNN.
Pembiayaan yang dibebankan pada DIPA BNN.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE HEAD OF THE NATIONAL NARCOTICS BOARD
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 7 OF 2023
CONCERNING
DEVELOPMENT AND UTILIZATION OF INTELLIGENCE TECHNOLOGY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE NATIONAL NARCOTICS BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to support the prevention and eradication of narcotics abuse and illicit trafficking of narcotics and narcotics precursors, it is necessary to develop and utilize intelligence technology by considering effective, efficient, reliable, safe, and compliant aspects;
that the development and utilization of information technology within the National Narcotics Board is supported by an integrated and comprehensive intelligence data and information management system, it is necessary to have guidelines for the development and utilization of intelligence information technology within the National Narcotics Board;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c40b66f0-e625-4a3a-bb58-54dc293f82c9","actionData","errors"]