[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c3ff69e9-2cd0-4b72-a89e-f4bd1963fdfe","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":82,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan No. 4 Tahun 2016","number","4","year","2016","published_date","2016-06-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan","place_of_enactment","Banjarmasin","theme","Pemberdayaan Masyarakat dan Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

desa - kemasyarakatan
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2016/NO.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah,\r\nPemerintah Daerah berkewajiban mempercepat\r\nterwujudnya kesejahteraan masyarakat.\r\nSalah satu kendala yang dihadapi Pemerintah\r\nDaerah dalam rangka percepatan pembangunan adalah\r\nmasalah kemiskinan dan keterbatasan akses masyarakat\r\natas sumber daya ekonomi, terutama di perdesaan.\r\nDalam rangka mengatasi kendala tersebut, dipandang perlu melakukan\r\npemberdayaan masyarakat dan desa. \r\nBerdasarkan Undang-Undang Nomor 23\r\nTahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah\r\nDaerah memiliki kewenangan dalam melakukan\r\npemberdayaan masyarakat dan desa. \r\nBerdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014\r\ntentang Desa memberikan ruang yang cukup signifikan\r\nkepada Pemerintah Daerah Provinsi untuk turut serta\r\nmelakukan pembinaan dan pengembangan terhadap desa\r\ndalam kerangka mewujudkan desa yang maju, mandiri,\r\ndan sejahtera. \r\nBerdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan\r\nMasyarakat dan Desa. \n Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-\r\nUndang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan\r\nNomor 17 Tahun 2009. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pemberdayaan\r\nMasyarakat dan Desa, yang meliputi kebijakan strategis; kebijakan operasional; dan kebijakan praktis. Kebijakan strategis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi: penguatan otonomi; peningkatan pelayanan publik; peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat; penanggulangan kemiskinan; standar operasional dan prosedur pelaksanaan pembangunan; dan penyelenggaraan keuangan daerah yang prorakyat. Kebijakan operasional meliputi: sinergitas hubungan antara kelompok masyarakat, Lembaga\r\nKemasyarakatan Desa dan Pemerintahan Desa; penguatan lembaga kemasyarakatan; administrasi pemerintahan; administrasi keuangan; peningkatan pemanfaatan sumber daya alam; dan peningkatan usaha bersama.\r\nKebijakan praktis ialah\r\nterselenggaranya: peningkatan kapasitas masyarakat secara individu, kelompok\r\nmasyarakat dan lembaga kemasyarakatan; terwujudnya pembangunan yang partisipatif; dan pengelolaan aset desa.\r\nDalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang melakukan: pemberdayaan masyarakat; Penataan Desa; dan Fasilitasi Kerjasama antar desa. Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan peraturan daerah ini\r\ndibebankan pada APBD. Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Daerah. SKPD berkewajiban melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kepada Gubernur. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2016. \n 19 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya melalui pemberdayaan masyarakat dan desa. Latar belakangnya adalah perlunya percepatan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan di daerah, terutama di perdesaan, dengan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pemberdayaan masyarakat dan desa.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Wewenang Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan masyarakat, penataan desa, dan fasilitasi kerjasama antar desa.
Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan, menyusun program perencanaan pemberdayaan masyarakat dan desa, menyediakan anggaran, dan menyiapkan sumber daya manusia untuk pendampingan desa.
Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan wilayah (perkotaan, perdesaan, pesisir, daerah tertinggal, perbatasan) dan pemberdayaan desa melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kualitas pemerintahan desa, dan pengembangan BUMDesa.
Fasilitasi kerjasama antar desa oleh Pemerintah Daerah.
Perencanaan program pemberdayaan masyarakat dan desa yang mengacu pada program prioritas pembangunan desa.
Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa melalui pendampingan desa oleh SKPD terkait.
Peran serta masyarakat dan pelaku usaha dalam memberikan dukungan dan bantuan.
Pembinaan dan pengawasan oleh Gubernur dan SKPD terkait.

Peraturan ini mengatur asas, tujuan, sasaran, ruang lingkup, wewenang, tanggung jawab, pelaksanaan, peran serta masyarakat, pembiayaan, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan terkait pemberdayaan masyarakat dan desa di Provinsi Kalimantan Selatan.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di lingkungan Pemerintah Daerah, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan peraturan daerah ini.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF SOUTH KALIMANTAN PROVINCE
NUMBER 4 YEAR 2016
CONCERNING
COMMUNITY AND VILLAGE EMPOWERMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF SOUTH KALIMANTAN,

\n\n \n \n

Considering:

that in the context of the implementation of regional autonomy,
the Regional Government is obliged to accelerate
the realization of community welfare;
that one of the obstacles faced by the Regional
Government in order to accelerate development is
the problem of poverty and limited community access
to economic resources, especially in rural areas.
that in order to overcome the obstacles as
referred to in letter b, it is deemed necessary to carry out
community and village empowerment;
that based on Law Number 23
of 2014 concerning Regional Government, the Regional
Government has the authority to carry out
community and village empowerment;
that based on Law Number 6 of 2014
concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c3ff69e9-2cd0-4b72-a89e-f4bd1963fdfe","actionData","errors"]