[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c3fd978e-28a0-4ea6-80c0-e8f3549147a1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":82,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2020","number","8","year","2020","published_date","2020-12-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat","place_of_enactment","Pangkalan Bun","theme","Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pelayanan- perizinan
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2020/8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang efektif, cepat, mudah dan transparan yang \r\ndiselenggarakan dalam rangka untuk mempermudah penyelenggaraan pelayanan secara terintegrasi melalui \r\nperizinan terpadu satu pintu; \r\nb. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, maka daerah menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan; \r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan \r\nDaerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\nUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan \r\nUndang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5952);\r\nUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 \r\nNomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 \r\nNomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang \r\nPelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 5357);\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); \r\nPeraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221); \r\nPeraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2018 Nomor 182); \r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu \r\n(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor);\r\n \n Secara Pokok Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu :\r\n1. Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan.\r\n2. Objek Perizinan dan Nonperizinan\r\n3.Pengelompokan Perizinan dan Nonperizinan\r\n4. Pelayanan Standar dan Manajemen\r\n5. Pelayanan Secara Elektronik\r\n6. Sarana dan Prasarana \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020. \n 34 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kabupaten Kotawaringin Barat. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik yang efektif, cepat, mudah, dan transparan melalui perizinan terpadu. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas PTSP, memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, memberikan akses yang lebih luas untuk pelayanan prima, serta meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing daerah.

Ketentuan substansial mencakup:

Penyelenggara Perizinan dan Nonperizinan terdiri dari penyelenggara pelayanan dan penyelenggara pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.
Subjek Perizinan dan Nonperizinan meliputi orang atau badan yang wajib memiliki izin atau nonizin.
Objek Perizinan dan Nonperizinan adalah usaha atau kegiatan yang dapat dikenakan izin atau nonperizinan berdasarkan kriteria tertentu (dampak lingkungan, potensi kerugian, gangguan ketertiban).
Jenis Perizinan dan Nonperizinan dikelompokkan menurut klasifikasi (izin dan nonizin) dan kategori (berdasarkan urusan Pemerintahan Daerah).
PTSP Daerah melekat pada DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu), yang dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah dan bentuk layanan lainnya.
Bupati mendelegasikan kewenangan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP.
DPMPTSP menyelenggarakan pelayanan yang meliputi penerimaan/penolakan berkas, penerbitan dokumen, penyerahan dokumen, serta pencabutan/pembatalan dokumen.
DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
Dibentuk Tim Teknis yang memberikan pertimbangan teknis sebagai dasar rekomendasi teknis.
Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan yang memuat jenis pelayanan, syarat, prosedur, biaya, waktu, hak dan kewajiban, serta penanggung jawab.
Pemerintah Daerah menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
DPMPTSP menerapkan manajemen PTSP yang meliputi pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan, pengelolaan informasi, pengawasan internal, penyuluhan, dan pelayanan konsultasi.
Pelaksanaan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan tidak dipungut biaya, kecuali retribusi daerah yang ditetapkan oleh perangkat daerah terkait.
DPMPTSP menyediakan sarana pengaduan manual dan elektronik.
Pengelolaan informasi dilakukan secara terbuka dan mudah diakses.
DPMPTSP menyusun perencanaan yang memuat pencapaian sasaran peningkatan tata laksana, kualitas, dan percepatan pelayanan.
Penyelenggaraan PTSP dapat dilakukan penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan.
DPMPTSP menggunakan Pelayanan Secara Elektronik (PTSP-el).
Sistem Online Single Submission (OSS) menjadi acuan utama dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha.
Pemerintah Daerah dapat membentuk Mal Pelayanan Publik (MPP).
Sarana dan prasarana PTSP meliputi kantor depan/belakang, ruang pendukung, dan alat/fasilitas pendukung.
Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dilakukan secara proporsional.
Dalam Penyelenggaraan PTSP diterapkan etika pelayanan.
PTSP melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).
Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi.
Kepala Dinas menyampaikan laporan Penyelenggaraan PTSP kepada Bupati secara periodik.
Biaya Penyelenggaraan PTSP dibebankan pada APBD dan/atau sumber lainnya yang sah.

","transitional_provisions","1. Penyelenggaraan PTSP yang ada harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.\n2. Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati mengenai penyelenggaraan PTSP dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n3. Dokumen izin dan nonizin yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan masih tetap berlaku sampai jangka waktunya berakhir atau habis, sepanjang tidak ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF WEST KOTAWARINGIN
CENTRAL KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF WEST KOTAWARINGIN REGENCY
NUMBER 8 OF 2020
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF ONE-STOP INTEGRATED SERVICES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF WEST KOTAWARINGIN,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to improve services to the community that are effective, fast, easy and transparent, which are held in order to facilitate the implementation of services in an integrated manner through one-stop integrated licensing;
that based on Regulation of the Minister of Home Affairs Number 138 of 2017 concerning the Implementation of One-Stop Integrated Services in the Regions, the regions administer Licensing and Non-Licensing services;
that based on the considerations as referred to in letters a, and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Implementation of One-Stop Integrated Services.

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c3fd978e-28a0-4ea6-80c0-e8f3549147a1","actionData","errors"]