[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c3d1448b-397e-4977-9a28-abcb4fdb0ede","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Tengah No. 6 Tahun 2013","number","6","year","2013","published_date","2017-07-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah","place_of_enactment","Barabai","theme","Izin Usaha Jasa Konstruksi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Perizinan, Pelayanan Publik
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2013/NO.06
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Izin Usaha Jasa Konstruksi
ABSTRAK:	\n \n berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 disebutkan bahwa semua perusahaan di bidang jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah ditempat domisilinya,Pengaturan Izin Usaha Jasa Konstruksi yang ada sudah\ttidak sesuai dengan kondisi dan dinamika perkembangan jasa konstruksi saat ini sehingga perlu untuk disempurnakan,berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.\r\n \n Dasar Hukum;Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 ;Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 ;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 ;Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 ;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ;Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14/PRT/M/2010;Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011;Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08 /PRT/M/2011 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 ;Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Hulu Sungai Tengah\r\nNomor 02 Tahun 1990;Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2008 ;Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 . \n Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang;\r\nIzin Usaha Jasa Konstruksi, Dengan Sistematika Sebagai Berikut;\r\n1.Ketentuan Umum\r\n2.Asas, Maksud Dan Tujuan\r\n3.Usaha Jasa Konstruksi\r\n4.Izin Usaha Jasa Kontruksi\r\n5.Hak Dan Kewajiban Pemegang IUJK\r\n6.Laporan Pertanggungjawaban Unit Kerja/ Instansi Yang Memberikan IUJK\r\n7.Pemberdayaan Dan Pengawasan\r\n8.Sanksi Administratif\r\n9.Sistem Informasi\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 20 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Latar belakangnya adalah untuk menyesuaikan pengaturan IUJK dengan perkembangan jasa konstruksi saat ini dan untuk melaksanakan amanat Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000. Tujuannya adalah untuk mewujudkan tertib pelaksanaan pemberian IUJK, kepastian keandalan penyedia jasa konstruksi, peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya, dan penyediaan pelayanan dasar di bidang jasa konstruksi.\n\nKetentuan substansial meliputi:\n\n1. Jenis, bentuk, dan bidang usaha jasa konstruksi (perencanaan, pelaksanaan, pengawasan).\n2. Kewajiban memiliki IUJK bagi badan usaha yang melakukan pekerjaan konstruksi.\n3. Prinsip pelaksanaan pemberian IUJK yang mengedepankan pelayanan prima dan profesionalisme.\n4. Kewenangan Bupati untuk memberikan IUJK dan menunjuk Unit Kerja/Instansi.\n5. Prosedur permohonan IUJK, termasuk persyaratan memiliki Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJTBU).\n6. Hak dan kewajiban pemegang IUJK, termasuk pemenuhan ketentuan teknis, K3, perlindungan sosial tenaga kerja, pengelolaan lingkungan, dan pelaporan.\n7. Kewajiban Unit Kerja/Instansi untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK kepada Bupati dan Gubernur.\n8. Pemberdayaan dan pengawasan penerbitan IUJK oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah atau Pejabat/Unit Kerja yang ditunjuk.\n9. Kewajiban pendaftaran usaha orang perseorangan dan pemberian Kartu Tanda Usaha Orang Perorangan (KTDUP).\n","transitional_provisions","1. IUJK yang diberikan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya izin tersebut.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan IUJK, atau pencabutan IUJK.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (5) huruf a dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis.\n3. BUJK dapat dikenakan sanksi pembekuan IUJK apabila mengabaikan peringatan tertulis, melanggar Pasal 10 ayat (4), atau masuk daftar hitam.\n4. BUJK dapat dikenakan sanksi pencabutan IUJK apabila melakukan pelanggaran yang telah dikenakan sanksi pembekuan IUJK, tetap melaksanakan pekerjaan saat pembekuan, atau terbukti menyebabkan kegagalan konstruksi.\n5. Pelanggaran terhadap pasal 20 ayat (1) dikenakan sanksi denda paling tinggi sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF HULU SUNGAI TENGAH
REGIONAL REGULATION OF HULU SUNGAI TENGAH REGENCY
NUMBER 6 OF 2013
on
CONSTRUCTION SERVICES BUSINESS LICENSE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF HULU SUNGAI TENGAH,

\n\n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas :

that based on Article 14 paragraph (1) of Government Regulation Number 28 of 2000, it is stated that all companies in the construction services sector are required to have a business license issued by the Regional Government in their domicile;
that the existing Construction Services Business License Arrangement is not in accordance with the conditions and dynamics of the current construction services development, so it needs to be improved
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on Construction Services Business License.

Bearing in Mind / Having

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c3d1448b-397e-4977-9a28-abcb4fdb0ede","actionData","errors"]