Surat Edaran Menteri Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026

Surat Edaran ini diterbitkan sebagai pedoman penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM). Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan adaptabilitas kerja melalui pemanfaatan teknologi digital, sekaligus mendukung pengelolaan energi yang lebih bijak dan berkelanjutan.

Ketentuan substansial dalam kebijakan ini meliputi kewajiban pimpinan unit kerja untuk mengatur fleksibilitas lokasi kerja dengan kombinasi Work From Office (WFO) dan Work From Home (WFH). Proporsi pelaksanaan tugas ditetapkan sebanyak 4 (empat) hari kerja WFO (Senin hingga Kamis) dan 1 (satu) hari kerja WFH (Jumat). Dalam pelaksanaan fleksibilitas kerja, pimpinan unit wajib memastikan keberlangsungan tugas pemerintahan, kualitas pelayanan publik, dan pencapaian kinerja organisasi tetap terjaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain fleksibilitas lokasi kerja, kebijakan ini mewajibkan langkah-langkah efisiensi energi, yang mencakup pembatasan perjalanan dinas, optimalisasi rapat daring, pembatasan penggunaan kendaraan dinas maksimal 50% (kecuali kendaraan operasional dan listrik), serta penggunaan energi secara bijak. Seluruh pegawai, baik ASN maupun non-ASN, diwajibkan melakukan presensi secara daring melalui sistem yang telah ditentukan selama masa pelaksanaan tugas kedinasan.