[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c3b6bf8a-afea-4d6c-ae7f-d1a55dd9689e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":86,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Poso Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Poso Nomor 4 Tahun 2009","number","4","year","2009","published_date","2009-08-14","effective_date","2009-08-19","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"2046c88d-3728-4a97-b2e9-9d3d5f655e17","Kehutanan & Perkebunan",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Poso","place_of_enactment","Poso","theme","Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

BADAN PELAKSANA PENYULUHAN
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2009/No.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk melaksanakan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dipandang perlu untuk mengintegrasikan dalam suatu lembaga yang mandiri; bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (2) huruf c dan huruf d UU No. 16 Tahun 2006 maka perlu membentuk badan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebgaimana dimaksud perlu membentuk Perda tentang Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, \n UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 6 Tahun 1967; UU No. 8 Tahun 2974 sebagaimana diubah dengan UU No, 43 Tahun 1999; UU No, 5 Tahun 1990; UU No. 12 Tahun 1992; UU No. 7 Tahun 1996; UU No, 28 Tahun 1999; UU No. 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 31 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 16 Tahun 2006; Perda Kabupaten Poso No. 1 Tahun 2008. \n Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. diatur tentang pembentukan; organisasi; kelompok jabatan fungsional; tata kerja; kepegawaian; ketentuan lain-lain \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2009. \n 7 Halaman, Penjelasan : 2 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini membentuk Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Kabupaten Poso. Badan ini bertugas menyusun kebijakan penyuluhan, melaksanakan penyuluhan, mengumpulkan dan menyebarkan materi penyuluhan, membina kerjasama, mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kapasitas penyuluh, dan memfasilitasi pelaku utama dan pelaku usaha.

Tugas Pokok:

Menyusun kebijakan, strategi, dan program penyuluhan kabupaten.
Melaksanakan penyuluhan dan mengembangkan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan.
Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyusunan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan.
Melaksanakan pembinaan pengembangan kerja sama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan.
Menumbuhkembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha.
Melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh swadaya dan swasta.

Fungsi:

Memfasilitasi proses pembelajaran pelaku utama dan pelaku usaha.
Mengupayakan kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha ke sumber informasi, teknologi dan sumber daya lainnya.
Meningkatkan kemampuan kepemimpinan manajerial dan kewirausahaan pelaku utama.
Membantu pelaku utama dan pelaku usaha dalam menumbuhkembangkan organisasinya menjadi organisasi ekonomi yang berdaya saing tinggi.
Membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha.
Menumbuhkembangkan kesadaran pelaku utama dan pelaku usaha terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup.
Mengembangkan nilai-nilai budaya pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan yang maju dan modern bagi pelaku utama secara berkelanjutan.
Meningkatkan kapasitas penyuluh PNS swadaya dan swasta.
Menyelenggarakan penyuluhan.
Mengembangkan kelembagaan penyuluhan.
Pengelolaan pembiayaan penyuluhan.
Pengembangan ketenagaan penyuluhan.
Pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan.
Pembinaan dan pengawasan penyuluhan.

Struktur organisasi terdiri dari Kepala Badan, Sekretariat Badan (membawahi Sub Bagian Perencanaan dan Program, Sub Bagian Keuangan dan Asset, dan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum), Koordinator Penyuluh (membawahi Penyuluh Bidang Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan), Balai Penyuluhan Kecamatan, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

POSO REGENCY GOVERNMENT
POSO REGENCY REGULATION
NUMBER 4 OF 2009
CONCERNING
THE IMPLEMENTING AGENCY FOR AGRICULTURE,
FISHERIES AND FORESTRY EXTENSION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF POSO,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement Agriculture, Fisheries and Forestry extension, it is deemed necessary to integrate it into an independent institution;
that to implement the provisions of Article 8 paragraph (2) letters c and d of Law Number 16 of 2006 concerning the Agricultural, Fisheries and Forestry Extension System, it is necessary to establish the Implementing Agency for Agriculture, Fisheries and Forestry Extension;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation concerning the Implementing Agency for Agriculture, Fisheries and Forestry Extension;

In view of:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c3b6bf8a-afea-4d6c-ae7f-d1a55dd9689e","actionData","errors"]