[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c3b0c989-4deb-4291-9b10-42a762c2c165","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":86,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Kepala Otorita Ibukota Nusantara Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara","short_title","Peraturan Kepala Otorita Ibukota Nusantara Nomor 10","number","10","year","2023","published_date","2023-07-03","effective_date","2023-07-04","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","8c10750c-beae-4e95-88a9-2e512f474d5c","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Kepala Otorita Ibukota Nusantara","short_name","Perka OIKN","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"6be45f00-69f0-431b-a1b7-465686617b78","Ibu Kota Nusantara",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Otorita Ibu kota Nusantara","place_of_enactment","","theme","Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RENCANA INDUK - IBU KOTA NUSANTARA
2023
Peraturan Kepala Otorita Ibukota Nusantara NO. 10, BN 2023 (501) / 21 hlm
Peraturan Kepala Otorita Ibukota Nusantara TENTANG Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, perlu menetapkan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara. \n Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022, Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022, dan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 1 Tahun 2022. \n Peraturan ini mengatur mengenai Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara. Peraturan ini bertujuan untuk: a. memberikan panduan bagi Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas dan wewenang Pemantauan dan Evaluasi; dan b. mendapatkan umpan balik untuk memastikan rencana yang telah disusun berjalan dengan baik dan untuk koreksi atas rencana antisipasi perubahan lingkungan strategis ataupun penyesuaian kebijaksanaan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Kepala Otorita Ibukota Nusantara ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2023. \n 21 hlm; hlm 1 sd 10 batang tubuh, hlm 11 sd 21 lampiran \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 10 Tahun 2023 ini mengatur tentang tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan panduan bagi pelaksana pemantauan dan evaluasi dalam melaksanakan tugas dan wewenang, serta mendapatkan umpan balik untuk memastikan rencana yang telah disusun berjalan dengan baik dan untuk koreksi atas rencana antisipasi perubahan lingkungan strategis ataupun penyesuaian kebijaksanaan.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur:

Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh Koordinator Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi yang menunjuk Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi.
Pemantauan dilaksanakan terhadap seluruh Kegiatan IKN dengan berpedoman pada Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, yang terdiri atas pemantauan terhadap keluaran per tahapan, keluaran secara spasial (KPIKN, KIKN, KIPP), dan hasil.
Tahapan pemantauan meliputi pengumpulan data, pemeriksaan, penilaian, dan pelaporan. Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan lapangan, laporan realisasi dari Pelaksana Kegiatan IKN, dan/atau rapat koordinasi teknis.
Evaluasi dilaksanakan terhadap seluruh Kegiatan IKN dengan berpedoman pada Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, yang terdiri atas evaluasi terhadap keluaran per tahapan, keluaran secara spasial, dan hasil. Evaluasi dilakukan secara semesteran, tahunan, dan akhir penahapan.
Tahapan evaluasi meliputi persiapan, analisis laporan hasil pemantauan, dan pelaporan.
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dapat membentuk tim koordinasi yang terdiri atas unsur Otorita Ibu Kota Nusantara, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan akademisi/pakar.
Masyarakat dapat memberikan masukan terhadap pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.
Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi.
Koordinator Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi dapat melakukan pertukaran data dan informasi dengan kementerian/lembaga yang menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi terhadap proyek strategis nasional.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

No.501, 2023 OIKN. Monitoring and Evaluation of Implementation
Details of the Nusantara Capital City Master Plan.
Procedures.

REGULATION OF THE HEAD OF THE NUSANTARA CAPITAL CITY AUTHORITY
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 10 OF 2023
CONCERNING
PROCEDURES FOR MONITORING AND EVALUATING THE IMPLEMENTATION OF THE DETAILS OF THE
NUSANTARA CAPITAL CITY MASTER PLAN

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE NUSANTARA CAPITAL CITY AUTHORITY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:	that to implement the provisions of Article 4 paragraph (4) of Presidential Regulation Number 63 of 2022 concerning Details of the Nusantara Capital City Master Plan, it is necessary to stipulate a Regulation of the Head of the Nusantara Capital City Authority concerning Procedures for Monitoring and Evaluating the Implementation of the Details of the Nusantara Capital City Master Plan;
In view of:	Law Number 3 of 2022

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c3b0c989-4deb-4291-9b10-42a762c2c165","actionData","errors"]