[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c3abbb3b-c390-409c-b37a-47d81a39e8f3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sikka Nomor 6 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sikka Nomor 6 Tahun 2019","number","6","year","2019","published_date","2019-09-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sikka","place_of_enactment","Maumere","theme","PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Desa-kepala-PEMILU
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2019/No. 06
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
ABSTRAK:	\n \n bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015, ketentuan Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga berimplikasi hukum dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa; \r\n b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 tahun 2017 \r\n tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa serta untuk menyesuaikan dinamika dan kebutuhan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan\r\nDaerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa; \n Dasar hukum peraturan tersebut adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 69 Tahun 1958; UU NO. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; Permendagri No. 112 Tahun 2014; Permendagri No. 82 Tahun 2015; Perda Kab. Sikka No. 3 Tahun 2015 \n Peraturan daerah tersebut berisi tentang perubahan ketentuan pada pasal 7; penghapusan ketentuan huruf g ayat (2) pasal 25; perubahan pada pasal 58; Perubahan pada pasal 66; perubahan pasal 67; penambahan pasal antara pasal 67 dan 68; perubahan dan penambahan pada pasal 72; perubahan pasal 73; perubahan pasal 75; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2019. \n Mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa \n 13 halaman; 2 halaman penjelasan \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 81)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Sikka ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. Latar belakang perubahan ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 dan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang berimplikasi pada perubahan pengaturan mengenai Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.

\n\n

Perubahan meliputi:

\n\n

Tugas panitia pemilihan kabupaten.
Persyaratan calon Kepala Desa dengan penambahan persyaratan terkait indikasi penyalahgunaan keuangan negara.
Penetapan calon Kepala Desa terpilih jika terdapat perolehan suara terbanyak yang sama.
Pengangkatan Penjabat Kepala Desa dari PNS jika Kepala Desa berhenti dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun.
Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu oleh BPD.
Proses penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa antarwaktu.
Tahapan pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
Kriteria pemberhentian Kepala Desa.
Pemberhentian sementara Kepala Desa karena menjadi terdakwa atau tersangka dalam tindak pidana tertentu.

\n\n

Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan pemilihan Kepala Desa yang bersih dan adil serta menghasilkan pemimpin yang dapat memenuhi aspirasi masyarakat Desa.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[99],{"_100":101,"_102":103},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa","link","","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SIKKA
EAST NUSA TENGGARA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SIKKA REGENCY
NUMBER 6 OF 2019
ABOUT
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF SIKKA REGENCY NUMBER 3
YEAR 2015 CONCERNING PROCEDURES FOR CANDIDACY, ELECTION,
APPOINTMENT, ENACTMENT AND DISMISSAL OF VILLAGE HEAD

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SIKKA,

\n\n \n \n

Considering:

that based on the Decision of the Constitutional Court
Number 128/PUU-XIII/2015, the provisions of Article 33 letter g
of Law Number 6 of 2014 concerning Villages
is declared contrary to the Constitution of the State
Republic of Indonesia of 1945 and not
has binding legal force so that
legal implications in the implementation of elections
Village Head;
that with the enactment of the Regulation of the Minister of Home Affairs
Number 65 of 2017 concerning Amendments to
Regulation of the Minister of Home Affairs Number 112 of 2014
concerning the Election of Village

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c3abbb3b-c390-409c-b37a-47d81a39e8f3","actionData","errors"]